Ketua Komisi III DPRD Sulteng : Pembakaran Camp INCO Peringatan Buat Pemegang Kontrak Karya Lainnya!
Aksi Warga Morowali di Kantor DPRD Menolak Keberadaan PT INCO

Palu, Seruu.com - Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Nawawi S Kilat mengatakan, pembakaran kamp PT Inco (sekarang PT Vale Indonesia Tbk) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Senin (6/2) merupakan peringatan bagi perusahaan lainnya yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun kontrak karya di daerah itu.

"Bagi perusahaan yang sudah mengantongi izin jangan permainkan rakyat. Mereka bisa marah dan itu sudah dibuktikan di Morowali," kata Nawawi di Palu, kemarin.

Nawawi mengatakan, aksi pembakaran kamp Inco yang dilakukan warga di Morowali secara hukum memang tidak dibenarkan dan kejadian itu sangat disesalkan, tetapi di sisi lain kata Nawawi, sikap mereka juga harus dimaklumi.  "Perbuatan anarkis itu masuk dalam tindak pidana, tetapi kita harus maklum karena perusahaan tidak memberikan kontribusi yang mereka bisa nikmati," kata Nawawi.

Dia mengatakan lahan yang dikuasai puluhan tahun oleh Inco dalam kontrak karya tidak memberikan kontribusi baik terhadap rakyat maupun kepada pemerintah daerah.

Nawawi mengatakan dengan kejadian aksi pembakaran yang dilakukan warga tersebut menunjukkan pentingnya perhatian dari investor khususnya dalam bidang pertambangan agar memperhatikan masyarakat lokal.  "Masyarakat lokal itu punya tatanan tersendiri, ada adat, hak ulayat dan tradisi. Itu harus dihargai oleh perusahaan," katanya.

Dia mengatakan, perusahaan yang masuk ke daerah harus serius menggarap izin usahanya agar tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat maupun pemerintah.

"Jadi, jangan main-main. Apalagi kalau sampai tidak memperhatikan kondisi masyarakat lokal. Kasus pembakaran kamp itu sudah cukup menjadi perhatian kita semua," katanya.

Menurut Nawawi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali cukup serius dalam upaya mendorong Inco agar bisa mendirikan pabrik pengolahan di Morowali.

Tetapi pemerintah daerah kata Nawawi tidak bisa berbuat apa-apa karena kontrak karya bukan kewenangannya.
Nawawi menyarankan agar pemerintah provinsi maupun kabupaten perlu membentuk tim independen terpadu untuk penanganan Inco tersebut.

" Minimal harus ada perhatian khusus terhadap pertambangan kita di sini karena sudah dua peristiwa besar di lokasi pertambangan Morowali dan Tiaka," kata politisi partai Demokrat itu.

Dia mengatakan, DPRD Sulawesi Tengah berencana memanggil Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi untuk dengar pendapat terkait kasus Inco tersebut. "Kita upayakan Senin sudah kami undang mereka," katanya. [mus]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU