Kenaikan BBM Sengsarakan Nelayan, Kiara Pastikan Menolak Kenaikan BBM
Aksi Tolak Kenaikan BBM

Jakarta, Seruu.com - Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M Riza Damanik menyatakan menolak kenaikan dan pembatasan BBM yang sedianya akan diberlakukan pemerintah. ''Kami memberi perhatian dan menolak kebijakan yang berlaku bagi nelayan itu,'' ujarnya di Jakarta Minggu (26/2). Seperti diketahui Presiden SBY melalui Perpres No 15 Tahun 2012 akan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk mengurangi secara bertahap subsidi BBM. Keduanya juga berlaku bagi nelayan tradisional.

Menurut analisis Riza Damanik, meski secara proporsional Perpres No 15 Tahun 2012 tidak secara langsung mencabut subsidi BBM bagi nelayan tradisional, namun beban ekonomi nelayan dipastikan akan tetap semakin sulit. Sebab, pertama harga solar (umumnya digunakan sebagai bahan bakar perahu nelayan) tetap mengalami kenaikan harga dari Rp. 4.300,00 menjadi Rp. 4.500,00. Padahal, menurutnya, biaya untuk membeli BBM mencapai 50 hingga 60 persen dari total biaya produksi yang dikeluarkan nelayan untuk sekali melaut.

Kedua, lanjut Riza, tekanan ekonomi nelayan akan semakin sulit sejalan dengan kenaikan biaya kebutuhan dasar lain seperti pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Diakui, pembatasan penggunaan BBM belum diatur dalam Perpres ini.

Namun dalam Pasal 5 terdapat mandat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membuat aturan pembatasan secara bertahap penggunaan BBM. Dengan demikian, peluang berkurangnya alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional dimungkinkan terjadi dengan alasan pertumbuhan konsumsi BBM dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Dikatakan, industri perikanan dengan kapal di atas 30 GT tidak dapat membeli BBM tertentu yang diatur dalam Perpres ini (minyak tanah, bensin dan solar). "Namun, peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional oleh industri secara langsung maupun tidak langsung, melalui mekanisme penjualan BBM di perairan perbatasan, masih berpeluang terjadi.

Hal ini, lanjut Riza, disebabkan oleh Perpres 15/2012 yang mengabaikan dan tidak memberikan solusi atas permasalahan penyalahgunaan BBM bersubsidi bagi nelayan yang marak terjadi selama ini. Jauh sebelumnya, paparnya, pendistribusian BBM bagi nelayan tradisional terhadang dua persoalan: pertama, kesalahan peruntukan. Kedua, sulitnya nelayan tradisional mengakses BBM bersubsidi. [ms]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU