Untungkan Kapitalis Asing, KADIN KALTIM Tolak Mentah-Mentah Permen 07/2012
Gugatan Rakyat dalam demo mahasiswa menuntut nasionalisasi aset asing

Samarinda, Seruu.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim menolak mentah-mentah ketentuan yang dikeluarkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Dalam Peraturan Menteri ESDM No 7/2012 yang akan diberlakukan 7 Mei 2012 mendatang, memuat ketentuan  larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah atau belum diolah.

"Kalau ketentuan ini betul-betul diberlakukan, banyak pengusaha tambang batu bara kolaps,” kata HM Fauzi A Bahtar, ketua umum Kadin Kaltim, kemarin. Ia menyebutkan, pemerintah harus memperhitungkan serapan batu bara di pasar dalam negeri yang kurang menguntungkan.

“Kalau sudah dilarang untuk diekspor, apa sudah yakin pasar dalam negeri mampu menyerap semuanya?” tanyanya.

Ia menilai ketentuan itu akan sangat merugikan pengusaha. Terlebih tak sedikit pengusaha yang telanjur menandatangani kontrak jangka panjang dalam bisnis emas hitam tersebut di pasar ekspor. Bayangan penalti, belum lagi menurunnya volume produksi pun sudah mengintai di depan mata.

“Alat berat dan peralatan lain juga disewa melalui kontrak jangka panjang. Kalau kemudian volume menurun, jelas pemilik alat berat dan peralatan pendukung lainnya juga ikut merasakan getahnya,” beber Fauzi.

Ia berharap ada revisi terhadap ketentuan itu, sampai kondisi di dalam negeri memang benar-benar siap dengan ketentuan yang ada.

“Semangat membuat peraturan menteri itu kami acungi jempol. Tapi paling tidak juga harus memihak kalangan pengusaha, karena investasi yang sudah ditanamkan juga tidak sedikit,” imbuhnya.

Ia khawatir, akan timbul gejolak jika ketentuan itu benar-benar diberlakukan Mei 2012 mendatang. Pasalnya, hampir sebagian besar tambang batu bara di Kaltim memasok kebutuhan ekspor. Hanya sebagian kecil yang diperlukan untuk memasok kebutuhan lokal.

“Mudah-mudahan gejolak itu tidak sampai terjadi, karena dampaknya akan banyak orang kehilangan pekerjaan,” tutupnya. Ancaman lain, pengusaha lokal akan kalah dengan pemodal asing, karena dipastikan hanya asing yang mampu mendirikan industri pengolahan.

Dalam Permen ESDM No.7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral khususnya Bab IX Pasal 21 ketentuan peralihan disebutkan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dilarang menjual bijih (raw material/ore) mineral ke luar negeri, dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak peraturan diberlakukan.

Fauzi menegaskan Kementerian ESDM juga harus memikirkan pengusaha-pengusaha lokal atau pengusaha-pengusaha tambang daerah.

“Jangan nanti para pemilik modal kaum kapitalis dari luar negeri menguasai tambang kita. Kalau kita tidak membantu, pemerintah harus bantulah,” ujarnya.

Dia mengatakan apabila Permen ESDM No.7/2012 diberlakukan dengan tenggang waktu 3 bulan seperti itu, siapa yang mau bertanggung jawab jika banyak pengusaha tambang di daerah kolaps atau bangkrut. “Berarti bangkrut dan matilah orang-orang daerah,” ketusnya. [ms]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU