APEMINDO: Permen 07 Bunuh Industri Hulu, Siap-Siap Akan Dampak Sosial Dan Ekonominya!
Ruddy Tjanaka (Cesare/Seruu.com)
Para warga lingkar tambang yang bekerja di tambang yang taraf kehidupannya mulai baru meningkat lalu harus kehilangan pekerjaannya karena diberlakukan Permen 07 sementara pengusaha belum siap yang mengakibatkan kami, para pengusaha harus guling tikar, apa pemerintah siap bertanggung jawab?

Jakarta, Seruu.com - Sosialisasi Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) no 07/2012 yang hanya memberi waktu 3 bulan kepada pengusaha tambang pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) untuk meningkatkan mutu produksinya agar bisa diekspor ke Luar Negeri mendapat penolakan dari Pemerintah Daerah, Pengusaha tambang dan perwakilan masyarakat lingkar tambang yang hadir di acara Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM no 07/2012 di Hotel Grand Melia, Jakarta, Selasa (06/03/2012).

Menurut salah satu inisiator dari Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), Ruddy Tjanaka dari PT PAM MINERAL, Industri hulu dan hilir haruslah seimbang. Namun jika sosialisasi dalam waktu 3 bulan ini benar-benar dilakukan pemerintah, maka kebijakan Permen 07 ini akan mematikan industri Hulu untuk menghidupi industri Hilir. Dan hal itu akan berdampak sosial dan ekonomi yang tinggi.

"Para warga lingkar tambang yang bekerja di tambang yang taraf kehidupannya mulai baru meningkat lalu harus kehilangan pekerjaannya karena diberlakukan Permen 07 sementara pengusaha belum siap yang mengakibatkan kami, para pengusaha harus guling tikar, apa pemerintah siap bertanggung jawab?" tutur Ruddy saat wawancara dengan Seruu.com, Selasa (6/3/2012).

Ditambahkan Ruddy, jika karena Permen ini kami para pengusaha tambang harus menutup tambang kami, kami tidak masalah walau akan mengalami kerugian, karena untung dan rugi adalah resiko yang harus dihadapi pengusaha dan kami para pengusaha bisa mencari sektor industri lainnya.

"Namun apa Pemerintah sudah memikirkan dampaknya jika para pekerja tambang yang juga warga sekitar tambang tersebut akan kehilangan pekerjaannya atau pasokan listrik yang disediakan oleh pengusaha tambang bagi warga sekitar tambang?," beber Rudy.


"Di Morowali, Sulawesi Tengah, dari pantai selatan ke utara ada sekitar 100 lebih IUP Nikel, bilanglah jika semua pemegang IUP ini punya uang dan bisa mendirikan smelter, maka akan ada 100 smelter, kira-kira polusi yang akan diakibatkan akan seperti apa? Dan apa indonesia akan menjual nikel termurah di dunia? Apa pemerintah sudah memikirkan efeknya?," tegas Ruddy menanggapi pembangunan Smelter yang mungkkin jadi solusi peningkatan ekspor sesuai Permen 07.

Masih menurut Ruddy, pengusaha tidak masalah dengan isi dari peraturannya, namun yang jadi masalah adalah waktu 3 bulan sebelun pemberlakuannya ini. Untuk membuat smelter itu butuh pasokan listrik yang besar dan butuh biaya tinggi untuk pembuatan tempat pembuangan dan pengolahan limbahnya.  "Sementara infrastruktur itu semua belum disiapkan oleh pemerintah. Jadi terkesan pemberlakuan Pemen 07 ini dipaksakan oleh pemerintah," tuntasnya. [cesare]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU