KADIN : Batalkan Permen ESDM 07 Atau Tambang Kita Akan Dikuasai Asing
Logo KADIN Indonesia

Jakarta, Seruu.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia Bidang Riset dan Teknologi, Bambang Sujagad mendesak pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri ESDM no 07/2012 yang melarang ekspor bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan atau per Mei 2012 nanti.

Menurutnya selain akan berdampak pada PHK dan banyak perusahaan skala menengah dan kecil yang berguguran (kolaps), jika tetap dipaksakan maka sama saja dengan Pemerintah sedang menyerahkan bulat-bulat tambang mineral di tanah air kepada pemodal asing.

"Kita boleh memberlakukan Permen itu kalau suplai energi dan teknologinya sudah oke. Kalau sekarang kan masih sangat terbatas dan cenderung kurang. Saya khawatir, kalau ini tetap dipaksakan berlaku dalam tiga bulan ke depan, bisnis mineral akan dikuasai asing. Sebab mereka punya modal kuat dan teknologi canggih," tuturnya di Jakarta, Jumat (09/3/2012).

Menurut Bambang, KADIN sangat mendukung upaya pemerintah untuk menambah nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Namun, perlu diperhatikan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimana ekspor hasil komoditas sampai 2014.  "Jadi ini bertolak belakang dengan Permen ESDM No 7 yang waktunya justru dipercepat," ujarnya.

Untuk itu, Bambang menegaskan agar pemerintah bersikap realistis dan mencabut Permen tersebut. Sebab, untuk pengolahan itu butuh modal ratusan juta dolar. Belum lagi akan memberikan sentimen negatif pasar terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Untuk diketahui dalam Menteri ESDM telah mengeluarkan Permen Nomor 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Pasal 21 dalam Permen tersebut menyebutkan pemegang IUP operasi produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Permen itu, dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya Permen tersebut. [musashi]

KOMENTAR SERUU