APEMINDO Desak Pemerintah Dengarkan Aspirasi Pengusaha Nasional
Mantan Dirjen Minerba, Marpaung

Jakarta, Seruu.com - Keresahan yang terjadi di dunia tambang mineral dalam negeri pasca terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) no 07 tahun 2012 ternyata terus berlanjut seiring tidak adanya kejelasan langkah dan acuan dari pemerintah mengenai metode pelaksanaan yang pasti dari peraturan tersebut.

Jangka waktu 3 bulan bagi pengusaha nasional untuk membangun sebuah pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang dipandang sebagai langkah yang akan membuat banyak usaha tambang kelas menengah dan kecil terpojok dan akhirnya mati karena operasional mereka selama ini tidak mampu ditutupi.

Terkait hal tersebut mantan Dirjen Minerba Kementrian ESDM , Marpaung menilai bahwa selayaknya pemerintah dapat meberikan arahan dan acuan yang jelas agar keresahan tersebut tidak berlanjut.

"Mereka ini kan para pengusaha nasional yang juga asset bangsa, iya dong selama ini mereka sudah menyumbang royalti yang cukup besar bagi daerah dan pusat. Mereka juga turut serta memberikan pekerjaan dan menghidupkan daerah-daerah yang selama ini tidak tersentuh pembangunan. Bahkan mereka juga membangun infrastruktur didaerah itu, ini lho yang seharusnya menjadi pertimbangan," tuturnya saat ditemui di acara Deklarasi Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) , Kamis (15/3/2012) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Solusi bagi ketegangan yang seolah terjadi antara Pengusaha pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat , menurut Marpaung hanyalah dialog yang rutin dan intensif serta ketegasan dan kejelasan. "Sederhana saja saya yakin yang diinginkan pengusaha ini kan ada aturan main yang jelas, tidak nipu-nipu misalnya, tertulis A ternyata isinya B. Solusinya ya dialog, kalau pemerintah berpikiran bahwa ini dilakukan karena banyak pengusaha nakal yah jawabannya bukan dibinasakan tapi dibina kan," papar Marpaung.

Seperti diberitakan APEMINDO meminta pemerintah dapat memberikan ruang dialog dan tidak sewenang-wenang menerapkan aturan yang dinilai memberatkan dan dapat mengancam kelangsungan usaha pertambangan yang dikelola anak negeri.

"APEMINDO terus terang menyatakan keberatan terkait Peraturan Menteri ESDM 07 tahun 2012. Untuk itu kami mengajak pemerintah duduk bersama untuk meninjau ulang, merevisi ataupun membuat sesuatu yang lebih baik yang selalu menguntungkan pemerintah ataupun pengusaha mineral," terang Steering Comitte APEMINDO, Poltak Sitanggang.

Yang menjadi fokus perhatian bagi APEMINDO sejauh ini lanjut Poltak, adalah dampak yang akan dirasakan oleh para pemodal menengah dan kecil yang notabene juga penyumbang royalti dan pendapatan bagi negara bila Permen 07 dipaksakan berlaku. "Untuk itu kami menghimbau pemerintah untuk mengikut sertakan elemen pengusaha nasional dalam menentukan dalam menentukan arah kebijakan industri," jelasnya.

Selain pengusaha sejauh ini penolakan atas Permen 07 tersebut juga dilakukan banyak Bupati di Sulawesi dan Kalimantan. Para penguasa daerah ini merasa bahwa Permen tersebut bermasalah. Bahkan sejumlah Bupati di Sulawesi sudah berencana mengajukan Gugatan ke Mahkamah Agung terkait Permen ESDM 07/2012 tersebut. [priambodo/musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU