Anaktirikan Pengusaha Nasional, Kebijakan Menteri ESDM Bisa Menuai Badai
Poltak Sitanggang, Steering Committe APEMINDO

Jakarta, Seruu.com - Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik yang dinilai diskriminatif dengan menganaktirikan pengusaha nasional dan menganak emaskan para pemegang kontrak karya pertambangan menuai badai penolakan.

Para pengusaha tambang mineral pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat menolak tegas Permen tersebut dan mendesak Kementrian ESDM Mencabut kembali peraturan itu. Senada dengan parap pengusaha para pemangku kebijakan di daerah juga merasa khawatir kebijakan tersebut akan membuat pendapatan asli daerah berkurang drastis, dan pembangunan infrastruktur yang berkembang pesat dengan dukungan keberadaan para pengusaha mineral nasional akan terhambat.

"Kami heran kenapa pemerintah bisa-bisanya memperlakukan para pengusaha nasional yang notabene menyumbangkan royalti dan pemasukan buat negara berlipat ganda dibanding pemegang kontrak karya justru dianaktirikan. Jelas-jelas dalam banyak kasus mereka (pemegang kk) sudah merampok hasil tambang negeri ini dengan tidak memberi apa-apa bagi bangsa dan negara," tutur Steering committe Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) Poltak Sitanggang saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (15/3/2012) kemarin.

APEMINDO yang beranggotakan para pengusaha mineral merasa jika waktu 3 bulan yang disebutkan dalam Permen 07 tesebut benar-benar diberlakukan maka pemerintah memang sengaja sedang berupaya menyingkirkan para pengusaha nasional.

"Ada hidden agenda disini, yang jelas pengusaha asing sedang diuntungkan. Padahal sejak jaman kolonial, Kontrak Karya itu jelas hanya menguntungkan kantong-kantong segelintir orang saja kan. Buktinya media dan para ekonom seringkali menulis soal itu? dan belakangan direduksi oleh pemerintah dengan upaya renegosiasi toh. Nah ini kampanyenya mereka (pemerintah) kan ingin renegosiasi dengan para pemegang Kontrak Karya kok kami yang dibinasakan? maksudnya apa," tandas Poltak dengan berapi-api.

Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) memprediksi lebih dari 79.000 orang akan kehilangan pekerjaan seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomer 7 tahun 2012 tentang larangan ekspor dan nilai tambah.

Pasalnya, Permen tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan industri pertambangan mineral. Mengingat dalam pasal 21 disebutkan larangan ekspor raw material mineral keluar negeri dalam waktu tiga bulan sejak berlakunya Permen tersebut.

"Jika pemerintah tidak mempertimbangkan dan mengajak kami duduk bersama untuk mengevaluasi Permen tersebut jelas, mereka akan menuai badai penolakan, bukan hanya dari kami, tapi masyarakat lingkar tambang yang terganggu, pemerintah daerah maupun puluhan ribu buruh yang bergantung nasibnya dengan perusahaan," pungkas Poltak. [musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (2 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU