Rapat Kerja Komisi DPR

Jakarta, Seruu.com - Anggota komisi VII DPR-RI dari Fraksi Demokrat, Ir.H Asfihani, mengatakan semua pihak harus menghormati undang-undang no 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan amanah yang mengharuskan adanya nilai tambah, undang-undang tersebut di aplikasikan melalui peraturan menteri no 7 tahun 2012.

"Jadi tidak ada pilihan lain, undang-undang harus kita kawal. Urusan para pengusaha nanti ada berbagai alasan keberatan, seharusnya para pengusaha sudah mempersiapkan diri dalam rangka menjalankan amanat undang-undang bisa dilaksanakan tahun 2014 tersebut." ujarnya kepada Seruu.com setelah komisi VII selesai rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) di senayan, Selasa (03/04/2012).

Ditambahkannya, setelah kita evaluasi di panja mineral dan batubara (minerba), kalo kita pertanyakan dengan Dirjen Minerba berkaitan dengan road map dalam rangka persiapan tahun 2014 ternyata belum ada sama sekali.

Oleh karena itu DPR harus menjaga marwah undang-undang dan permen tersebut. Tiga tahun belakangan ini jumlah produksi mineral meningkat tajam. Ada mineral yang mencapai 100% lebih. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh para pengusaha (mineral) harus sesuai dengan perundang-undangan.

"DPR sangat memahami (kesulitan pengusaha), tentunya jika para pengusaha ingin membuat smelter, itu pasti dengan kaitannya bagaimana pabrik itu disiapkan. Yang kita hitung juga setiap (Pengusaha) buat pembangkit dan smelter, sudah diperhitungkan dan masih akan mendapat untung." terangnya

DPR menilai RDPU dengan APEMINDO yang melaporkan kegelisahan mereka adalah langkah bagus dan positif. "Ada solusi yang harus dijalankan bersama, pertama, bagi pemilik tambang kecil yang secara ekonomis tidak mungkin membangun pabrik, nah ini harus kita gabungkan dengan pemilik tambang kecil lainnya yang berada di satu tempat. Tidak harus setiap pemilik tambang memiliki smelter sendiri. Jadi semua harus jelas dan clear sebelum 2014, kami khawatir, jangan nanti ada alasan dari pengusaha tambang, terlalu cepat dan sebagainya, sementara kita harus menjaga kedaulatan energi kita." tandasnya.

Seperti diberitakan, hari ini Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengan Pendapat Umum dengan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) di DPR RI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut APEMINDO memaparkan berbagai keberatan pengusaha dan ketimpangan yang mereka rasakan dalam penetapan Permen 07 Menteri ESDM tahun 2012 mengenai penambahan nilai tambah mineral. (Cesare)

Tags:

Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar b
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar