Pakar Perpajakan : Alat Berat Seharusnya Tidak Kena Pajak
Dewi Kania Sugiharti

Jakarta, Seruu.com - Alat-alat berat seharusnya tidak dapat dikenai pajak karena merupakan alat produksi, bukan kendaraan transportasi atau kendaraan bermotor, kata ahli perpajakan Dewi Kania Sugiharti. Hal itu dikatakan Dewi yang juga dosen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Menurut Dewi Kania, pengenaaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap alat-alat berat merupakan double taxation (pajak berganda).

Ia menjelaskan bahwa kedua jenis pajak PPN dan BBNKB merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh instansi yang berbeda. Dalam hal ini, PPN pajak pusat, sedangkan BBNKB pajak daerah.

Dewi Kania menilai UU PDRD telah memperluas pengertian kendaraan bermotor atau memperluas objek pajak yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Ini hanya mempertimbangkan fungsi budgeter pajak, tidak memperhatikan fungsi mengatur, yakni fungsi pajak sebagai sarana untuk menggerakkan dunia usaha," katanya.

Ahli yang dihadirkan oleh pemohon ini mengkhawatirkan dengan perluasan objek ini dapat menimbulkan sikap perlawanan pajak dari para pengusaha, yakni dengan menghentikan usahanya atau mengalihkan ke tempat lain yang tarif pajaknya lebih rendah atau tidak ada pajaknya sama sekali.

"Perbedaan pengaturan tarif PKB antar daerah juga menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap wajib pajak sehingga mereka merasa diperlakukan tidak adil. Padahal tujuan hukum pajak menciptakan keadilan bagi semua pihak. Kondisi ini juga akan membengkaknya sengketa pajak di pengadilan pajak," katanya.

Ahli lainnya, Prof. Laica Marzuki menilai Pasal 6 Ayat (4) dan Pasal 12 Ayat (2) UU PDRD inkonstitusonal karena alat-alat berat seharusnya tidak dapat dikenai pajak karena merupakan alat produksi, bukan kendaraan transportasi atau kendaraan bermotor.

"Menyamakan dua hal yang berbeda dalam pengenaan pemungutan pajak ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Pengenaan pajak alat-alat berat/besar bersamaan dengan produksi yang diperoleh menyebabkan pajak berganda," kata Laica.

Seperti diketahui, tujuh perusahaan kontraktor pertambangan dan konstruksi yakni PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Pama Persada Nusantara, PT Swa Kelola Sukses, PT Ricobana Abadi, PT Nipindo Prima Mesin, PT Lobunta Kencana Raya, dan PT Uniteda Arkato menguji Pasal 1 Angka 13, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (4), dan Pasal 12 Ayat (2) UU PDRD ke MK.

Menurut pemohon, pasal-pasal yang mengatur pengenaan pajak kendaraan bermotor di luar jalan umum yang termasuk alat-alat berat/besar, seperti buldozer, dumptruck, grader, tractor, dan backhoe, dinilai memberatkan dan merugikan hak konstitusional para pemohon yang menguasai alat-alat berat/besar.

Oleh karena itu, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 Angka 13 sepanjang frasa " ... termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen", dan Pasal 5 Ayat (2) sepanjang frasa " ... termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar ..." bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum.

Demikian pula dengan Pasal 6 Ayat (4) dan Pasal 12 Ayat (2) diminta untuk dibatalkan.

KOMENTAR SERUU