Pengusaha Bauksit Ajukan Gugatan Permen ESDM 07 ke Mahkamah Agung
Menteri ESDM, Jero Wacik

Pekanbaru, Seruu.com - Pengusaha penambangan bauksit di Kalimantan Tengah, Alias Wello, menggugat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 tahun 2012 ke Mahkamah Agung. "Hari ini gugatan kami diajukan ke Mahkamah Agung," kata Direktur PT Fajar Mentaya Abadi, Alias Wello, di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu.

Alias mengajukan gugatan atas nama pribadi, meski saat ini dia menjabat juga sebagai Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi. Ia merasa keberatan Permen ESDM Nomor 7/2012 terutama menyangkut pasal 21 yang melarang pemegang izin usaha pertambangan (IUP) menjual bijih mineral keluar negeri sejak diberlakukannya peraturan menteri tersebut per 6 Februari 2012.

Peraturan itu meresahkan karena tidak mungkin dalam waktu tiga bulan pengusaha dapat mengekspor bahan mineral setengah jadi. Untuk membuat bahan mineral mentah menjadi bahan setengah jadi harus melalui proses pemurnian. Sementara tahapan pemurnian membutuhkan investasi yang besar, tenaga ahli, teknologi yang canggih dan waktu yang cukup lama untuk proses perizinan.

Pengusaha, ujarnya, kemungkinan dapat memenuhi, tetapi pemerintah kemungkinan tidak mampu mengeluarkan izin dalam waktu tiga bulan.  Izin untuk usaha pertambangan yang dilakukan selama ini, kata dia, membutuhkan waktu sekitar 2 tahun.  "Permen ESDM tersebut meresahkan pelaku usaha yang khususnya selama ini bergerak dalam bidang pertambangan bauksit, bijih besi dan zirkon," ungkap Alias.

Dia mengemukakan, pemberlakuan peraturan tersebut mengakibatkan semua kegiatan tambang akan berhenti dan menimbulkan dampak yang sangat mematikan bagi pengusaha tambang.  Ini terutama yang berkaitan dengan kontrak jual beli, sewa kendaraan, sewa ponton, yang juga berakibat pada masalah kredit di bank yang sedang berjalan, dan tenaga kerja.

Selain itu, kata dia, pekerja terpaksa diberhentikan jika perusahaan tidak lagi beroperasi karena tidak mampu melaksanakan peraturan itu. "Jumlah pemilik izin pertambangan sebanyak 7.000-an. Sementara pekerja yang kemungkinan diberhentikan mencapai ratusan ribu orang," ujarnya.

Menurut dia, dalam Permen ESDM Nomor 7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral khususnya Bab IX pasal 21 ketentuan peralihan disebutkan, pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin pertambangan rakyat (IPR) yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri, dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak peraturan diberlakukan.

"Selama ini pengusaha di sektor tambang bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada dalam IUP operasi produksi dan sesuai dengan UU Minerba No.4/2009 yang intinya masih memperbolehkan melakukan penjualan sampai 2014," katanya. [ms]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU