APEMINDO : Pelarangan Ekspor Mineral Melanggar Hukum
Poltak Sitanggang, Ketua Umum APEMINDO
Jika sosialisasi pelarangan ekspor dan penangkapan kapal masih dilakukan sebelum ada kejelasan dari ESDM, sama aja artinya pemerintah sedang memberangus pengusaha nasional dan lebih menganak emaskan pengusaha asing yang memegang kontrak karya!

Jakarta, Seruu.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), Poltak Sitanggang menolak dengan keras sosialisasi pelarangan ekspor yang dilakukan oleh KPPBC Pomalaa dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lainnya sebagai bentuk implementasi pemberlakukan pasal 21 Peraturan Menteri ESDM No.07 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral.

"Akibat dari pelarangan ini pihak pengusaha nasional yang bergerak di bidang pertambangan mengalami kerugian yang sangat besar. Pihak Bank menghentikan pembiayaan terhadap kegiatan tambang, baik itu untuk eksplorasi maupun operasi produksi hingga adanya kejelasan kebijakan investasi pertambangan di Indonesia serta kapal pengangkut hasil tambang atau vessel tidak ada yang berani masuk ke wilayah perairan kita." tegas Poltak dalam kesempatan konferensi pers DPP APEMINDO di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (24/04/2012).

Dijabarkan oleh Poltak, sosialisasi pelarangan yang dilakukan oleh KPPBC B Pomalaa adalah suatu bentuk perbuatan melanggar hukum dan melebihi kewenangan karena telah menilai secara parsial ketentuan pasal 21 Permen ESDM No.07 tahun 2012. Karena sosialisasi tersebut tidak didasari atas surat keputusan atau surat edaran resmi dari Dirjen Bea dan Cukai serta kementerian ESDM RI yang memerintahkan adanya pelarangan eksport tersebut.

"Kami akan bentuk tim advokasi diseluruh Indonesia untuk melakukan bantuan hukum terhadap seluruh anggota-anggota APEMINDO disetiap daerah atas segala tindakan-tindakan yang akan terjadi akibat pelarangan eksport yang dilakukan KPPBC." tandasnya.

Ditambahkannya APEMINDO menolak sosialisasi pelarangan ekspor yang dilakukan KPPBC tipe B Pomalaa dan KPPBC lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Dan kami pun meminta kepada seluruh instansi Dirjen Bea dan Cukai, Danlantamal TNI AL seluruh Indonesia, Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perdagangan untuk tidak melakukan pelarangan ekspor, penangkapan kapal sampai dengan adanya aturan yang jelas dari Kementerian ESDM RI tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Permen No.07 tahun 2012.

"Jika sosialisasi pelarangan ekspor dan penangkapan kapal masih dilakukan sebelum ada kejelasan dari ESDM, sama aja artinya pemerintah sedang memberangus pengusaha nasional dan lebih menganak emaskan pengusaha asing yang memegang kontrak karya! " tandasnya kepada Seruu.com setelah konferensi pers. [Cesare]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star bwstar bwstar goldstar goldstar bw (4 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU