APEMINDO Siapkan Advokasi Untuk Hadapi Kesewenangan Pemerintah
Poltak Sitanggang, Ketua Umum APEMINDO

Jakarta, Seruu.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) Poltak Sitanggang menyatakan bahwa organisasinya akan menggalang seribu pengacara untuk menjadi tim advokasi bagi para pengusaha yang dirugikan oleh pelarangan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ekspor raw material.

Menurut Poltak, bentuk-bentuk sosialisasi tentang pelarangan ekspor yang dilakukan kantor Bea Cukai di seluruh Indonesia sebagai bentuk implementasi pemberlakukan pasal 21 Permen ESDM no 7 tahun 2012, tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral adalah hal yang melanggar hukum dan menunjukan itikad tidak baik pemerintah terhadap pengusaha nasional.

“Dalam surat undangan dan lampiran dari Bea Cukai Pomala, Sulawesi Tenggara, tertulis adanya larangan pengapalan mulai 25 April 2012. Ada juga berita bahwa kapal pengangkut nikel yang masuk Indonesia setelah tanggal 6 Mei 2012 akan ditangkap,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Lebih jauh tindakan sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai Pomala adalah bentuk perbuatan yang justru melebihi kewenangan, yang bertentangan dengan pasal 21 Permen ESDM no 7 2012.

“Karena sampai saat ini Kementerian ESDM dan Dirjen Minerba belum merumuskan kebijakan sebagai petunjuk pelaksanaan Permen ESDM ini,” ujar Poltak.

Apemindo berpandangan, sejauh ini proses pemberlakuan Permen ESDM 07 sendiri masih dalam tahapan pembicaraan ulang dengan para pengusaha dan pihak lainnya yang terkait. Sehingga jika sosialisasi tersebut terus dilakukan dengan mengabaikan proses pembicaraan bersama para pemangku kepentingan hal tersebut mengisyaratkan pemerintah sudah main kayu dengan pengusaha nasional.

"Jelas ada sesuatu, tindakan tersebut menunjukan pemerintah berani menekan kami para pengusaha nasional namun tunduk terhadap jerat pengusaha asing dan para pemegang kontrak karya. Mau tidak mau, suka tidak suka kami akan melakukan pembelaan diri sesuai koridor hukum yang berlaku di negeri ini. Kami akan galang seribu pengacara untuk mengadvokasi para pengusaha yang disewenangkan pemerintah," tandasnya saat diwawancarai seruu.com usai konferensi pers. [cesare]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (6 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU