Hatta Rajasa Akui Penerimaan Sektor Mineral Tutupi Kekurangan Pendapatan Negara
Hatta Rajasa

Jakarta, Seruu.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa, mengakui bahwa pendapatan negara tidak akan berkurang apabila pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pekerja menjadi Rp24 juta per tahun, karena penerimaan dari sektor mineral akan menutupi kekurangan tersebut.

"Walaupun terjadi pengurangan pemasukan dari sisi penerimaan negara itu saja sekitar Rp12 triliun, tapi akan tertutup dari pendapatan negara. Dari sektor mineral, karena kita juga akan menaikkan royalti," ujarnya di Jakarta, Senin (30/4/2012).

Hatta mengemukakan, pemerintah juga akan mendapatkan penerimaan tambahan dari sektor konsumsi, karena diperkirakan daya beli masyarakat makin meningkat akibat kebijakan ini. "Di sisi lain terjadi purchasing power meningkat, akibatnya ada ekonomi kita yang bergerak dari sisi konsumsi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, untuk mengantisipasi kekurangan penerimaan, pemerintah juga melakukan pengetatan pengawasan terhadap kinerja ekspor Indonesia, sehingga mendorong pendapatan dari sektor ekspor. "Hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan yang lebih ketat terhadap ekspor dan sebagainya. Sehingga betul-betul yang diekspor itu sesuai dengan dokumen-dokumennya, karena disitulah unsur penerimaan negara," katanya.

Hatta menjelaskan, rencana pemerintah untuk menaikkan batas PTKP dari sebelumnya Rp15,8 juta menjadi Rp24 juta per tahun merupakan kebijakan untuk mendorong kesejahteraan para pekerja. "Jadi layak buruh kita mendapatkan potongan yaitu PTKP dinaikkan. Dengan demikian daya beli relatif akan meningkat," ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan, DPR akan menyetujui kebijakan tersebut ketika pemerintah mengajukan pembahasan dalam forum konsultasi, setelah masa reses berakhir. "Itu sudah menjadi keputusan pemerintah. Saya kira DPR akan menyetujui, mengingat itu akan meringankan para buruh dan pekerja kita," katanya.

Menurut Hatta, sudah saatnya pemerintah menaikkan batas PTKP karena aturan terkait belum pernah mengalami revisi selama tiga tahun, sejak implementasi UU no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. "Itu ada ketentuannya sejak tahun 2009, artinya tiga tahun lebih belum dinaikkan. Dan memang sudah layak karena sudah perlu juga kita adjust terhadap itu, kan tidak terlalu tinggi Rp2 juta per bulan," ujarnya. [ms]

KOMENTAR SERUU