Permen ESDM 07 vs Renegoisasi Kontrak Karya, Upaya Menindas Bangsa Sendiri
Poltak Sitanggang, Ketua Umum APEMINDO

Jakarta, Seruu.com - Sikap pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono yang melakukan tarik ulur renegoisasi Kontrak Karya Pertambangan sebagai penerapan UU Minerba tahun 2009 ternyata berbanding terbalik dengan langkah pemerintah yang menekan pengusaha nasional pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat dalam melalui Peraturan Menteri ESDM 07 tahun 2012 yang sedianya akan diberlakukan pada 6 Mei 2012 mendatang.

Hal ini membuat wartawan senior Budiarto Shambazy geram. Karenanya dia menyarankan agar rakyat, khususnya para aktivis perubahan, bersama-sama menekan pemerintah agar mau merenegosiasi kontrak-kontrak minyak dan pertambangan dengan asing. Bahkan, tidak ada salahnya bila rakyat mendesak pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan pertambangan asing seperti yang dilakukan Yugoslavia, Bolivia, dan Venezuela.

"Apa yang dilakukan negara-negara di Amerika Latin, khususnya Bolivia, itu terbutki cukup ampuh. Pada awalnya memang industrialis minyak internasional berusaha melawan. Mereka menggunakan para pejabat tinggi negaranya masing-masing untuk menekan. Mereka juga terus menyebarkan opini, bahwa pemaksaan renegosiasi apalagi nasionalisasi perusahaan minyak, akan merugikan negara Amerika Latin. Investor luar negeri akan lari, realisasi investasi bakal anjlok, dan negara akhirnya akan bangkrut. Namun pada akhirnya semua itu hanya ilusi dan mitos yang dibarengi dengan getak sambal. Terbukti pada akhirnya mereka datang juga, bahkan memohon untuk melakukan renegosiasi," tutur Budiarto beberapa waktu lalu.

Pangkal persoalan terletak pada aturan tebang pilih yang diberlakukan pemerintah terhadap para pengusaha tambang dalam hal ini mineral dan logam yang terkena imbas larangan ekspor dan kewajiban pemurnian hasil tambang lebih cepat 2 tahun lebih dari jadwal yang diatur dalam UU Minerba seperti yang tercantum dalam Permen ESDM 07, dimana pengusaha nasional dilarang melakukan ekspor bahan mentah per 06 Mei 2012. 

"Ini bukti bahwa pemerintah lebih menganak emaskan para pemegang Kontrak Karya dibanding dengan pengusaha nasional. Buktinya renegoisasi bisa tarik ulur dan terus ditunda sementara untuk Permen yang notabene diberlakukan kepada pengusaha nasional, anak kandung bangsa ini, kami hanya diberi waktu 3 bulan kurang sejak Februari hingga Mei untuk membangun smelter, dan menyiapkan segala infrastruktur dengan segala keterbatasan yang ada. Buat kami ini sangat tidak fair," tutur Poltak Sitanggang, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia dalam kesempatan berbincang dengan seruu.com, Selasa (1/05/2012).

Seperti diketahui ada enam hal yang akan direnegosiasi oleh pemerintah terhadap para pemegang kontrak karya, yakni  luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara baik pajak maupun royalti, kewajiban divestasi, kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri serta kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Point terakhir tersebutlah yang menjadi pangkal persoalan bagi para pengusaha nasional. "Jelas disitu kalau untuk pemurnian saja, pemerintah masih akan melakukan renegoisasi yang artinya mengajak mereka (pemegang Kontrak Karya) untuk duduk bersama dan mengambil keputusan yang saling menguntungkan, sementara kepada kami tidak ada kesempatan itu," tandas Poltak.

Bahkan lanjut pemilik perusahaan tambang nikel tersebut, sebelum tenggat pemberlakuan Permen ESDM 07, Kementrian ESDM sudah melakukan pelarangan ekspor di sejumlah pelabuhan dan mencegat sejumlah kapal yang dimiliki oleh para pengusaha untuk mengangkut hasil tambangnya. "Mereka cenderung keras kepada bangsa sendiri tapi gentar bila melawan orang asing," ketus Poltak.

Baru-baru ini pada (18/04/2012), Menko Perekonomian sekaligus ketua Tim Evaluasi KK/PKP2B,  Hatta Radjasa menyatakan bahwa renegosiasi tak bisa dilakukan dengan terburu-buru, karena bagaimanapun pemerintah harus menghormati kontrak awal . Namun, ia mengatakan bahwa pemerintah tetap melanjutkan pembicaraan renegosiasi hingga kini, ‘untuk mencari titik temu dalam rangka keadilan’.

Pemerintah juga belum tentu berani menyalahi aturan-aturan hukum yang ada, seperti UU Penanaman Modal No.25/2007 yang menjadi ‘benteng’ bagi investasi asing di Indonesia dari ‘ancaman’ perubahan kontrak awal atau nasionalisasi. Belum lagi  paradigma kontrak baru yang termaktub dalam  regulasi industri tambang yang kini berlaku (UU Minerba No.4/2009)  tidak berlaku surut alias tidak mengganggu gugat ‘kesucian kontrak’ sebelum lahirnya UU tersebut.

"Jadi dimana letak keadilan yang dijanjikan oleh pemerintah terhadap pengusaha nasional. Kami tidak butuh perlindungan atau perlakuan khusus, kami hanya minta persamaan hak dan kewajiban serta persamaan kesempatan untuk mengelola kekayaan alam di negeri sendiri. Puluhan tahun mereka berada di negeri ini, tapi kontribusi mereka sangat minim buat bangsa. Anda bisa cek berapa persen royalti yang mereka berikan dan masuk ke kas negara. Bandingkan dengan kontribusi yang kami berikan dalam 6 tahun keberadaan perusahaan pertambangan nasional." pungkas Poltak.

Dalam kontrak karya Freeport yang diperbarui tahun 1991 lalu, misalnya, royalti  yang dibebankan negara pada Freeport  hanya 1% saja. Hal itu berdasarkan aturan mengenai royalti emas yang berlaku pada masa itu, meskipun realitanya kegiatan penambangan yang dilakukan Freeport tak hanya mendulang emas, melainkan juga mineral ‘ikutan’ lainnya seperti tembaga dan perak. Hal inilah yang membuat Freeport menuai keuntungan berlipat-lipat, sementara negara tidak sadar tengah ‘dipecundangi’ oleh korporasi asal Amerika itu. [musashi]


 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (2 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU