Mantan Kabareskrim Ingatkan Pemerintah Akan Potensi Instabilitas Negara Bila Paksakan Permen ESDM 07
Komjend (pur) Ito Sumardi

Jakarta, seruu.com - Pemerintah diingatkan untuk memperhatikan nasib para pekerja dan buruh tambang yang terancam terkena imbas langsung dari penerapan Peraturan Menteri ESDM 07/2012 tentang pemurnian hasil tambang. Pasalnya hal tersebut bisa memicu konflik sosial dan instabilitas keamanan di dalam negeri.
 

Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal (Pur) Ito Sumardi, saat dihungi seruu.com Selasa (01/05/2012).

"Saya menilai semestinya pemerintah berhitung secara komprehensif terkait persoalan ini. Karena potensi ancaman keamanannya sangat besar, bila perusahaan-perusahaan itu menutup usahanya dan otomatis mengorbankan buruh tambang dan pekerjanya," tutur Komjen Ito.

Menurut Ito, sebenarnya persoalan ini bisa diatasi dengan mengajak para pengusaha tambang mineral yang resah dengan penerapan Permen 07 tersebut duduk bersama dan membicarakan persoalan teknis dan kendala yang mereka hadapi.

"Sebenarnya solusinya juga tidak rumit, Kementrian atau dirjen terkait tinggal mengajak mereka untuk duduk bersama, bicarakan apa yang menjadi persoalan sebenarnya. Kalau saya melihat kan gini, pengusaha ini kan tidak bisa serta merta membangun smelter untuk pemurnian. Mereka butuh powerplant dan infrastruktur lainnya. Tapi mereka juga tidak memungkiri bahwa tujuan dari pengolahan dan pemurnian itu baik. Nah tinggal dicari jalan tengahnya," terang Ito yang kerap diminta menjadi penasehat bagi asosiasi pengusaha mineral di tanah air mengenai hal tersebut.

Untuk itu, lanjut Ito, Kementrian ESDM atau Dirjen Minerba tinggal minta mereka tetap melaksanakan pembangunan sesuai tenggat waktu yang disepakati. "Nah selama hal tersebut berjalan pengusaha inikan juga harus memberi makan pekerjanya, membayar bunga bank atas pinjaman mereka kalau ada, pemerintah tidak boleh menutup mata atas hal tersebut. Biarkan mereka masih menjual sesuai kondisi yang ada sepanjang proses pembangunan (smelter) seperti kesepakatan tetap dilakukan," tegasnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya ancaman pidana bagi yg melanggar, Ito menyatakan hal tersebut dipastikan ada.

"Nah kalau sudah ada kesepakatannya, MoUnya maka pasti ada ancaman pidananya jika melanggar, kan itu itu bisa dimasukan dalam kebijakan resmi pemerintah, misalnya ternyata mereka tidak bangun smelter dan membandel, ya jelas ada pidananya. Nah disitu peran Kementrian ESDM tinggal membangun sistem pengawasannya saja," paparnya.

Mengenai potensi ancaman sendiri Ito menegaskan bahwa menurut informasi yang didapatkannya sejumlah serikat buruh tambang sudah merancang gerakan untuk memprotes kebijakan itu dengan turun ke jalan.

"Ini kan bisa sangat berbahaya. Jumlah mereka kalau bergabung bisa puluhan ribu, masak kita tutup mata, mereka tidak makan, di PHK dan terpaksa kehilangan mata pencaharian. Buat saya itu justru menjauh dari tujuan adanya kebijakan (Permen) itu sendiri. Kan tujuan awalnya ingin meningkatkan pendapatan negara toh," kata Ito.

Jadi, imbuh Ito, ada 2 hal yang dipastikan terjadi dan tidak menguntungkan pemerintah, pengusaha maupun masyarakat bila Permen itu tetap dipaksakan berlaku.

"Yang pertama banyak pengangguran yang berarti potensi ancaman baik kriminalitas, gangguan keamanan sampai instabilitas negara bisa terganggu. Yang kedua turunnya pendapatan negara, karena jelas tidak ada pemasukan dari Royalti dan pajak yang biasanya diberikan oleh para pengusaha mineral itu. Mereka besar kemungkinan memilih menutup usahanya karena sudah tidak ada peluang lagi untuk bertahan," jelas Ito.

Seperti diketahui sejumlah besar pengusaha mineral,dan para kepala daerah menolak keras pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM 07 / 2012 itu pada 6 Mei mendatang. Mereka menilai larangan penjualan bahan tambang mentah dengan hanya memberi waktu 3 bulan kurang sejak Februari hingga Mei kepada pengusaha mineral membangun pabrik pemurnian dan peningkatan mutu dirasakan sangat tidak masuk akal. (Musashi)

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU