Kebijakan Konversi BBM ke Gas Dipertanyakan, Siapa Tanggung Jawab Kalau Meledak!
Ilustrasi SPBG

Jakarta, Seruu.com - Kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi energi dengan melakukan konversi BBM ke gas seperti yang sudah disepakati dan siap diberlakukan menuai kecaman dari masyarakat. Mereka mempertanyakan mengenai keamanan dan kesiapan pemerintah dalam melakukan konversi tersebut.

"Sebagai masyarakat awam saya minta dong jaminan keamanan dari pemerintah, misalnya siapa yang bertanggung jawab kalau ada ledakan seperti tabung gas 3 kilo itu yang meledak dimana-mana, terus apa ATPM sudah menjamin kelayakan kendaraan bila dikonversi ke gas, kan saya kira mobil dengan bahan bakar bensin tidak dibuat untuk bahan bakar gas, kalau pakai konverter apa barangnya cocok dengan mobil eropa misalnya, sementara konverternya dari china, terus sudah diteliti belum sama lembaga yang berwenang semisal LIPI atau BPT kalau sudah , bagaimana sertifikasinya itu kan harus jelas, tidak gegabah," tutur Ito Sumardi, mantan Kabareskrim yang juga pernah menjabat sebagai Ketua bidang pengawasan konversi minyak tanah ke gas.

Menurut Ito hal-hal teknis itu semua harus dipaparkan sejelas-jelasnya kepada masyarakat sebagai bentuk sosialisasi maksimal sebuah kebijakan yang akan diterapkan secara luas. "Kan itu juga ada aturannya, bahwa kebijakan yang akan diterapkan itu minimal sudah 2 tahun disosialisasikan kepada masyarakat, tidak bisa main tancap saja," terang Ito.

Ia menilai sejauh ini kesiapan pemerintah mengenai hal tersebut sangat minim. "Yang paling mencolok ya kesiapan pembangunan SPBGnya, ada tidak , per berapa kilometer, kesulitan gak aksesnya masyrakat, terpenuhi tidak kebutuhan mereka, jangan nanti menimbulkan masalah baru," katanya.

Ito sendiri menyatakan dukungannya atas tujuan mulia pemerintah untuk melakukan efisiensi energi dan peningkatan pemasukan negara, namun ia meminta semua dilakukan dengan melalui prosedur yang benar. "Jadi tidak main paksa, yang penting jalan, tapi semuanya memang sudah disiapkan. Kalau tidak siap ya jangan dipaksakan, cari jalan lainnya," terangnya.

"Yang dikhawatirkan kan ini jadi bom berjalan, lalu kalau meledak siapa yang mau mengganti kerugian mobil, korban jiwa mungkin dan lain sebagainya, Pertamina, mau nggak, atau malah penggunanya sendiri yang disuruh nanggung akibatnya, ini kan jadi salah semua jadinya," pungkas Ito.

Sementara sejauh ini Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan bahwa pemerintah tinggal menyepakati mengenai pembatasan bbm bersubsidi melalui konsep pembatasan cc kendaraan. "Itu sepertinya masih rumit, sementara kalau untuk konversi sudah disepakati," terang Jero Senin (30/4/2012).

Rencananya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sendiri yang akan mengumumkan mengenai kebijakan Pemerintah untuk penghematan pemakaian bahan bakar minyak tersebut pada minggu awal bulan ini. [musashi]

 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU