Pengusaha Tambang Nasional Tuntut Perlakuan Sama Dari Pemerintah
Aksi mahasiswa menuntut penutupan PT Freeport beberapa waktu lalu

Jakarta, Seruu.com - Menyikapi sejumlah kebijakan baru pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dalam bidang pertambangan mineral dan logam, maka sejumlah pengusaha tambang nasional menegaskan sikap mereka untuk mendukung segala kebijakan pemerintah yang bertujuan baik bagi bangsa dan negeri ini. Namun mereka juga mengingatkan pemerintah untuk membuat perlakuan yang sama terhadap seluruh pelaku industri tambang dan membangun manajemen yang sehat dan tranparan dalam mengelola sumber daya alam di negeri ini.

"Satu-satunya yang membuat kami selaku pengusaha dan saya yakin sebagian besar investor menjadi ragu-ragu dan skeptis terhadap kebijakan pemerintah adalah adanya ketidakpastian dalam regulasi dan pengaturan terhadap para pelaku di industri tambang di negeri ini. Saat ini saja meski kami, pemegang IUP dan IPR adalah pengusaha nasional dan berangkat dari kebijakan negara untuk membangun industri tambang berbasis PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dibedakan dengan perusahaan asing yang memiliki kontrak karya. Pajak kami lebih tinggi, royalti kami lebih tinggi dan segala biaya serta persyaratan kami jalankan dengan kontrol bersama pemda dan kementrian terkait, sementara untuk Kontrak Karya, justru seolah-olah mereka mendapat proteksi, bahkan mereka membayar biaya yang lebih rendah, lebih ringan dan lebih dimudahkan dalam pengawasan dibandingkan pengusaha nasional. Tolong dicatat itu fakta yang asih terjadi hingga detik ini," tegas Poltak Sitanggang dari Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), Rabu (01/5/2012).

Lebih lanjut ia menegaskan, yang dibutuhkan pengusaha nasional bukan proteksi dan bukan perlindungan, namun sebatas perlakuan sama dan setara dari pemerintah.

"Kami ini tidak butuh proteksi berlebihan atau minta di-istimewakan, cukup pemerintah sebagai regulator membuat perlakuan sama kepada kami, pengusaha nasional dan para pemegang kontrak karya itu. Jangan pengusaha yang sudah berjuang untuk menjalankan semua aturan dan regulasi justru diinjak, sementara yang kuat , yang bermodal asing, yang tidak patuh peraturan karena diproteksi seperti kontrak karya dibiarkan," tandasnya.

Senada dengan Apemindo, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) Syahrir Abubakar dalam kasus rencana pemerintah untuk menaikan pajak ekspor tambang mineral dan logam perlakuan yang sama menjadi syarat mutlak agar regulasi tersebut bisa diterima.

"Tak masalah jika pemerintah meningkatkan pendapatan dengan pajak baru, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa semua perusahaan tambang mendapatkan perlakuan yang sama, "ujarnya , di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu, Syahrir menyayangkan tidak adanya pembicaraan atau pembahasan rencana pajak ekspor itu dengan perusahaan tambang.

Sependapat dengan Syahrir, Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Ia bilang, semua perlakuan terhadap perusahaan tambang di Indonesia harus disamakan, tidak ada istilah anak tiri atau anak kandung.

"Yang kami butuhkan adalah perlakuan yang sama. Sekarang ini, perusahaan tambang membayar pajak dan royalti dalam jumlah dan nilai yang berbeda, " katanya melalui telepon.

Seperti diketahui kemarin Menteri ESDM, Jero Wacik dan Menko Perekonomian dan Keuangan Hatta Rajasa menegaskan pemerintah akan segera menaikan pajak ekspor 14 komoditi tambang mineral. Rencananya kenaikan akan mencapai kisaran 20-50% dan diumumkan sebelum 6 Mei 2012. [musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU