Dewi Aryani : Wajibkan Mobil Dinas Konsumsi Pertamax, Modus Baru Pemborosan APBN!
Dewi Aryani, Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi Energi DPR RI, Dewi Aryani menilai bahwa keputusan pemerintah yang justru mewajibkan mobil dinas menggunakan Pertamax dan membiarkan mobil mewah ber cc besar mengkonsumsi BBM Bersubsidi merupakan keputusan yang keliru.

Bahkan politisi PDI Perjuangan ini menuding langkah pemerintah tersebut merupakan modus baru pemborosan APBN mengingat yang dipakai untuk membeli pertamax tersebut justru uang rakyat dan uang negara yang seharusnya dihemat dalam APBN.

"Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah, baik pelat merah maupun hitam, dan kendaraan BUMN, justru akan melahirkan pertanyaan baru yaitu dari mana pemerintah akan menutup anggaran biaya BBM non subsidi yang digunakan aparatur negara?. Coba dihitung mulai para pejabat pusat, prov, kab/kota, BUMN, lembaga, komite,dll? berapa puluh ribu kendaraan dinas yang ada dan berapa kebutuhan perbulan BBM mereka? hitungannya pasti akan puluhan Triliun. Ini modus pemborosan APBN gaya baru," paparnya kepada seruu.com Jumat (04/5/2012).

Mekanisme tersebut menurut Dewi juga akan memunculkan korupsi berjamaah dikalangan birokrasi bila pengawasan tidak diberlakukan. "Iya dong, bisa saja mereka belikan BBM Bersubsidi sementara laporan anggarannya Pertamax. Tapi yang terpenting ini akan jadi lingkaran setan. Niatnya berhemat tapi justru pemborosan," tegasnya.

Hal berikutnya yang disoroti oleh Dewi adalah mengenai program pemerintah yang melanjutkan upaya konversi BBM ke Gas di Jawa . Menurutnya konversi ini sudah bertahun-tahun hanya menjadi wacana.

"Tapi Infrastruktur sampai sekarang blm berjalan sebagimana mestinya sesuai dengan wacana dan rencana yg di gaungkan. Bagaimana bisa ada istilah 'dilanjutkan?'. Dimulai saja belum kok. Belum lagi sumber gas darimana?," cetusnya.

Menurut Dewi khusus untuk soal gas pemerintah harus segera membuat rancangan kerja konkrit dari hulu ke hilirnya. "Blok gas mana yang akan di produksi segera, pricing policynya bagaimana, DMO untuk PLN, rumah tangga, industri, transportasi,dll bagaimana?. Semua masih jauh panggang dari api," tandasnya.

Mengenai pelarangan bagi PLN untuk membangun pembangkit listrik baru yang berbasis BBM dan mulai beralih menggunakan sumber pembangkit lainnya seperti batu bara, geothermal, tenaga air, dan matahari dewi menyatakan persetujuannya.

"PLN juga harus mulai mereview mengenai pembangkit listrik yang ada karena sudah mulai tidak relevan," imbuhnya.

Terkait kebijakan pelarangan konsumsi BBM bersubsidi untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan, Dewi juga menyatakan persetujuannya. "Pertambangan dan perkebunan sepakat tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, tapi hrs di kontrol benar distribusi dan pengawasannya. Supaya tidak terjadi tebang pilih. Perusahaan pertambangan besar termasuk BUMN juga diberikan equal treatment. Jadi semua peraturan berlaku sama dengan punishment (sanksi)  yang proporsional dan sama," ujarnya.

Sementara untuk kebijakan penghematan pada gedung-gedung pemerintahan Dewi menilai dimungkinkan asalkan menggunakan prepaid payment alias prabayar, sehingga kontrol terhadap penggunaan listriknya akan lebih mudah.

"Penghematan pada gedung pemerintahan sepakat. Tapi harus diberlakukan dengan prepaid payment system. Ppembayaran listrik dengan pra bayar. Ini sdh saya usulkan 2 bulan lalu kepada pemerintah pada saat RDP dengan komisi 7," pungkasnya. [musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU