Dewi Aryani : Berlakukan Permen 07, Pemerintah Paksa 3 Juta Buruh Tambang Jadi Pengangguran
Dewi Aryani, Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta, Seruu.com - Panasnya 'perang' dingin pemerintah dengan ratusan perusahaan tambang dan jutaan buruh dan karyawan pertambangan terkait dengan adanya Permen ESDM no 07/2012 diprediksi akan jadi bom waktu yang multiplayer effect nya tidak akan mampu di kontrol oleh pemerintah. Salah satu imbasnya adalah terjadinya ledakan PHK massal.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi dan Pertambangan, Dewi Aryani dalam siaran pernya, Sabtu (05/5/2012).

" Kami sudah memanggil asosiasi-asosiasi dan menerima penjelasan mereka. Dengan kalkulasi sederhana yang minimalis, misalnya, jika ada 14 jenis mineral tambang yang dilarang ekspor dan setiap jenis itu di eksplorasi oleh 100 perusahaan maka sedikitnya ada 1400 perusahaan yang terkena dampak permen 07 tersebut," terang Dewi memaparkan analisanya.

Berikutnya lanjut Dewi, jika diasumsikan tiap perusahaan itu mempekerjakan 1000 karyawan maka dalam bulan Mei ini akan terjadi PHK terhadap sekitar 1.400.000 karyawan.

"Itu hanya dari karyawan eksplorasi saja, belum lagi dari karyawan kontraktor yang selama ini mengambil sub pekerjaan. Kalau saja setiap perusahaan eksplorasi menggunakan 10 perusahaan kontraktor dan masing-masing kontraktor itu pekerjakan 100 karyawan maka pada bulan Mei ini mau tidak mau para kontraktor itu harus mem PHK seluruh karyawannya yang mencapai 1.400.000 orang," paparnya.

Jika angka-angka tersebut ditotalkan maka Dewi memprediksi sekitar 3 juta buruh tambang akan menjadi pengangguran akibat implementasi peraturan tersebut.

"Jadi jika pemerintah tidak segera merevisi Permen 07 maka bulan Mei - Juni paling sedikit akan terjadi PHK terhadap 2.800.000 karyawan. Itu minimal," tandasnya.

Untuk itu Dewi menilai selayaknya pemerintah melakukan kajian komprehensif terkait rencana implementasi aturan pelarangan ekspor tersebut agar tidak ada cost social yang timbul dan efek domino yang terjadi dan akan merugikan kepentingan negara kedepan.

Pada kesempatan berbeda, mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjend (pur) Itu Sumardi saat dimintai paparannya terkait hal tersebut menilai bahwa pemecatan massal terhadap buruh tambang akan menyebabkan terganggunya stabilitas negara. Menurut Ito, ketika 3 juta orang menjadi pengangguran mendadak dikalikan dengan jumlah tanggungan mereka maka angka yang didapat akan sangat signifikan serta menyimpan potensi membahayakan keamanan.

"Ini kan masalah perut dan makan keluarga mereka, potensi ancamannya sangat besar, jadi saya kira harus difikirkan jalan keluarnya bersama-sama. Mungkin Kepolisian juga perlu diajak bicara soal itu," terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah melalui Kementrian ESDM menyatakan akan menerapkan pelarangan ekspor bahan mentah terhadap 14 komoditi mineral. Belakangan pemerintah menyatakan bahwa ekspor masih dimungkinkan namun memberlakukan syarat pembangunan smelter dan pengenaan bea ekspor yang dinilai sebagian pengusaha akan mematikan tambang rakyat. [musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (2 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU