Permen ESDM 07 Ciptakan Ketidakpastian Dalam Hukum
Dewi Aryani, Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta, Seruu.com - Keresahan yang timbul dikalangan dunia usaha pertambangan nasional terutama yang dimiliki oleh para pegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang notabene pelakunya adalah para pengusaha nasional dinilai oleh kalangan DPR bisa menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim investasi di negeri ini.

Dalam paparannya, Dewi Aryani, anggota Komisi VII DPR menilai Permen tersebut yang serta merta akan melarang kegiatan ekspor 14 komoditi mineral di negeri ini akan mengancam ratusan tambang rakyat dan usaha pertambangan yang dikelola anak negeri serta berimbas pada terhentinya investasi yang sudah dikucurkan oleh para pengusaha tersebut.

"Dari sisi investasi maka jika di asumsikan tiap perusahaan Tambang di setiap jenis mineral itu menginvestasikan minimal Rp 1,5 Trilyun, berarti akan ada Penghentian Investasi sebesar Rp 2,100 trilyun atau setara dengan Hutang Luar Negeri Indonesia saat ini," terang Dewi kepada seruu.com, Sabtu (05/5/2012).

Menurutnya secara ekonomi berhentinya investasi dalam jumlah sangat besar  tentu akan sangat merugikan Indonesia.

Disisi lain dari segi Kepastian Hukum, Permen 07 yang secara langsung menganulir UU Minerba, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian keamanan investasi.

"Hal itu jadi kekhawatiran besar bagi para Investor pertambangan bahkan investor berbagai bidang lainnya. Ketidakpastian ini menciptakan iklim investasi yang tidak sehat dan jadi preseden buruk Indonesia dimata dunia", tandas Dewi Aryani.

Seperti diketahui dalam UU Minerba, pelarangan ekspor bahan mentah baru diberlakukan pada tahun 2014. Sementara Permen ESDM 07 mengatur bahwa pelarangan tersebut akan dimulai per 6 Mei 2012.

Melihat hal-hal tersebut di atas maka Dewi menyarankan agar Menteri ESDM sebaiknya segera merevisi Permen 07 untuk menghindari ledakan bom waktu di bulan Mei - Juni ini.

"Sebaiknya direvisi lagi, ditinjau ulang dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama membicarakan hal tersebut. Kajian yang lebih komprehensif serta kepatuhan pada Undang-Undang juga harus menjadi konsen dari pemerintah dan tidak bisa diabaikan meski mereka mengklaim memiliki tujuan yang baik," pungkasnya. [musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (3 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU