Picu Pengangguran Massal, Permen ESDM 07 Tuai Kecaman Keras Dari Pengusaha dan Politisi
Poltak Sitanggang, Ketua Umum APEMINDO

Jakarta, Seruu.com - Peraturan Menteri ESDM no 07 tahun 2012 yang sedianya mulai diberlakukan sejak kemarin, Minggu 6 Mei 2012 terus menuai kritik dan kecaman dari kalangan pengusaha nasional dan politisi di DPR. Ketua Umum Apemindo Poltak Sitanggang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/5/2012) menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggungjawab jika nantinya peraturan itu akan berdampak pada pemecatan ribuan kburuh tambang akibat banyak pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat yang terpaksa menutup usahanya akibat peraturan tersebut.

"Paksakan Permen ESDM 07/2012 akan membuat pemerintah harus bertanggungjawab atas jutaan pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan," tegas Poltak.

Dia memastikan, para pengusaha akan menolak memberikan pesangon kepada karyawan yang terkena PHK. Bukan karena kebijakan perusahaan maupun kegagalan manajemen perusahaan, akan tetapi akibat langsung dari aturan tersebut. Maka dari itu, pemerintah harus bertanggung jawab. "Di areal pertambangan pasti terjadi PHK besar-besaran lalu terjadi konflik antara karyawan dengan perusahaan terkait pesangon dan beragam hal lain," tambahnya.

Disamping itu, dia menuturkan pengusaha pertambangan harus menanggung kerugian yang sangat besar akibat batalnya kontrak-kontrak baik dengan kontraktor, buyer dan bank. Tidak tertutup kemungkinan pengusaha harus menghadapi sekian banyak gugatan hukum dari berbagai pihak akibat batalnya perjanjian.

"Sekali lagi, pengusaha tentu tidak akan mau begitu saja menanggung akibat dari situasi yang terjadi bukan karena kesalahannya tetapi karena perubahan peraturan negara," jelasnya.

Poltak menyatakan, semua hal tersebut bisa dihindari, jika pemerintah bersedia menganulir peraturan tersebut.
"Konflik multi pihak yang menguras energi ini bisa dihindari jika Pemerintah tidak menganulir UU dengan Peraturan Menteri melainkan tetap berpegang pada batasan waktu yang diamanatkan oleh UU Minerba yaitu penghentian ekspor dan pembangunan smelter dilakukan bukan tahun ini tapi 2014," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Indosolution Agus Muldya menyarankan pemerintah seharusnya bijaksana dan tidak sembrono dalam mengambil keputusan. Jangan sampai niat baik justru menjadi bumerang bagi pemerintah dengan hilangnya devisa negara dan konflik sosial yang terjadi.

"Tidak tertutup kemungkinan kebijakan itu ada yang memanfaatkan dengan mengumpulkan dana untuk kepentingan pemilu 2014," ujarnya.

Jadi, lanjut Agus, semangat untuk menciptakan nilai tambah hasil mineral, jangan sampai dikotori untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Seharusnya semata-mata hanya untuk kepentingan nasional demi kesejahteraan rakyat.

Anggota Komisi VI DPR Chandra Tirtawijaya menilai pemerintah terlambat menyelesaikan peraturan, baik peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. "Pemerintah tidak konsisten menjalankan aturan dan tak berdaya terhadap asing serta kontraktor besar," tegasnya.

Pakar mineral Fakultas Teknik UI Bambang Suharno mengatakan penerapan smelter agak tergesa-gesa, sehingga sulit bagi pengusaha pertambangan untuk mewujudkannya.

Sebab, pabrik pengolahan hasil tambang (smelter) membutuhkan pasokan energi yang sangat besar. "Pemerintah perlu memberikan insentif kepada pengusaha yang akan membangun penyediaan energi untuk pembangunan smelter," ujarnya. [musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (2 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU