Pengamat : Penerapan Bea Keluar Akan Turunkan Laba Emiten Tambang
Ilustrasi Smelter

Jakarta, Seruu.com - Penerapan pajak ekspor bagi 14 komoditas tambang dipastikan akan menjadi pukulan besar bagi sejumlah emiten-emiten pertambangan, terutama emiten yang berukuran kecil. Perusahaan-perusahaan kecil yang umumnya hanya memiliki ijin kuasa penambangan (KP) serta tidak memiliki modal untuk membangun pabrik pengolahan akan menjadi korban.

"Dampaknya besar pada emiten tambang," jelas Ridwan Novayanto, analis dari Bapindo Securities di Jakarta, Minggu (6/5/2012). Menurut Ridwan, laba bersih emiten tambang sudah pasti akan tergerus dengan adanya pajak ekspor ini. Di samping itu, tambah Ridwan, jika diterapkan maka perusahaan tambang akan mencari pasar baru.

Namun seberapa besar dampaknya, menurut Ridwan akan berbeda-beda pada tiap usaha. Karena, jelas Ridwan, harus dilihat dulu seberapa besar volume produksi tambang yang dihasilkan. "Pasalnya selama ini kan pasarnya adalah pihak yang akan mengolah bahan baku tambang mentah ini menjadi bahan jadi. Jika pajak jadi diterapkan maka belum tentu pemesan mau menerima dalam bentuk jadi," terangnya.

Sebenarnya, jelas Ridwan, kebijakan yang mengharuskan perusahaan tambang memiliki smelter ini merupakan kebijakan bagus. Dengan pengenaan bea pajak sebesar 20 persen maka komoditas tambang akan memiliki nilai tambah. Namun menurutnya pasti akan menurunkan kinerja perusahaan tambang.

Ridwan menjelaskan pilihan perusahaan tambang yang pendapatannya tergantung dari ekspor ada dua. Yakni, pertama mengurangi volume produksi atau siap untuk kehilangan 20 persen dari pendapatan ekspornya dengan atau membangun smelter.

Namun dengan membangun sebuah smelter, jelas Ridwan, maka perusahaan perlu mengeluarkan capex tambahan. Dengan capex tambahan maka akan keluar biaya baru. "Belum lagi untuk biaya pemeliharaannya,"tuturnya.

Seiring dengan aturan baru tersebut, pemerintah telah menerima 82 proposal dari 400 perusahaan tambang yang ada untuk pembangunan smelter. Rencananya, perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen ini akan diberi kelonggaran penerapan pajak ekspor hingga 2014 mendatang.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 7/2012 tentang nilai tambah mineral dan upaya pengendalian ekspor bijih mineral menjelang 2014 melalui bea keluar disebutkan pemerintah akan mengenakan pajak ekspor 20 persen bagi 14 komoditi tambang, kecuali batu bara.

Ke-14 komoditas itu antara lain tembaga, pasir besi, emas, perak, bauksit, nikel, mangan, bijih besi, platinum, timah, timbal, krominum, antimony dan molybdenum. "Permen tersebut akan tetap berlaku pada 6 Mei 2012," kata Jero Wacik, Menteri ESDM pekan lalu.

Anehnya, penerapan pajak ekspor sebesar 20 persen terhadap semua hasil tambang logam yang tidak diolah menurut aturan baru justru tidak akan berdampak terhadap perusahaan-perusahaan tambang besar seperti PT Freeport Indonesia, Newmont, PT Vale Indonesia Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Pengecualian aturan bagi perusahaan-perusahaan pemilik kontrak karya akan membebaskan Freeport dan Newmont dua pemegang Kontrak karya tambang di negeri ini dari beban pajak tersebut. [korjak/ms]

KOMENTAR SERUU