Dewi Aryani : Kesalahan Pemerintah Soal Tata Kelola Pertambangan dan Solusi Win-Win Harus Segera di Beberkan!
Dewi Aryani (Seruu.com)
"Birokrasi dalam proses investasi yang berbelit dan banyak indikasi suap dalam mendapatkan berbagai macam perijinan yang menyertainya. Ini kaitannya dengan wacana reformasi birokrasi harusnya di implementasikan segera di sektor ini."

Jakarta, Seruu.com - Dewi Aryani, anggota komisi VII DPR RI mengatakan, Maraknya berbagai pendapat, usulan dan protes yang terjadi akibat dari adanya Permen ESDM no 07 th 2012 harus dijadikan momentum pemerintah untuk segera melakukan upaya review kebijakan tersebut secara mendalam. Pihak yang menyetujui dan menolak harus diperlakukan sama.

Menurutnya, pemerintah memiliki beberapa poin kesalahan, yaitu obral ijin tambang selama ini tanpa memberikan persyaratan baku (dalam lampiran persyaratan) soal jenis perusahaan yang boleh dapat ijin tambang baik dari sisi jumlah minimum permodalan maupun rencana kerja ditambah dengan maraknya calo tambang tidak pernah serius di berantas.

"Birokrasi dalam proses investasi yang berbelit dan banyak indikasi suap dalam mendapatkan berbagai macam perijinan yang menyertainya. Ini kaitannya dengan wacana reformasi birokrasi harusnya di implementasikan segera di sektor ini." kata Politisi PDI Perjuangan ini kepada Seruu.com di Jakarta, Selasa (08/05/2012).

Ditambahkan oleh beliau, Tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan. Sehingga berbagai bentuk protes marak setelah peraturan di tetapkan. Mestinya laksanakan dulu semacam FGD untuk tiap prosesnya sehingga mendapatkan masukan, kritik dan ide konstruktif selama proses pembuatan kebijakan.

"Inkonsistensinya dalam berbagai peraturan. Jika telah diamanatkan dalam UU bahwa batas waktu pelarangan ekspor adalah 2014 maka harus mengacu kepada isi UU tersebut, jangan tiba-tiba ada peraturan yang menindih dan overlapped dalam substansinya, yang berakibat kepada sistem, mekanisme dan rencana kerja perusahaan-perusahaan yang memang secara positif sudah menyiapkan business plan sesuai dengan peraturan yang melekat sebelumnya." tegasnya.

Selain itu, menurut Dewi, Soal bea ekspor sebesar 20% utk 14 jenis bahan mineral mestinya sudah dipikirkan sebagai dampak dari isi UU tersebut jauh hari, bukan baru sekarang diturunkan sebagai kebijakan instan (baik dalam proses maupun penghitungan dampaknya terhadap berbagai aspek). Dimana berbagai alasan mengenai meningkatnya produksi mineral yang di ekspor. Justru mengindikasikan pemerintah selama ini lemah dalam kontrol kebijakan dan sangat rapuh dalam menganalisa berbagai kemungkinan skenario akibat dari kebijakan yang di lahirkan.

"Untuk menghindari berbagai gejolak maka pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah tegas dan win-win bagi semua stake holder sektor pertambangan, diantaranya adalah yang harus di lakukan pemerintah, mereview kembali Permen 07 dan lakukan kajian mendalam dengan memasukkan berbagai unsur yang telah disampaikan berbagai pemangku kepentingan. Pihak yang sepakat dan tidak sepakat harus di akomodir." kata Dewi yang juga kandidat doktor bidang energi.

Lebih lanjut, Dewi menjabarkan, Bentuk satgas atau pokja khusus yang bertugas menggodok kasus ini dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ke depan untuk mengkapitalisasi berbagai aspek baik secara teknis dan non teknis pertambangan. Juga tetap memberi ijin ekspor namun dibatasi dengan kuota tertentu, ini untuk menekan laju pertumbuhan volume ekspor

Bea keluar, menurutnya harus di sesuaikan dengan jenis tambangnya, tidak bisa di ratakan untuk 14 jenis tersebut sebesar 20%. Cost produksi yang non teknis kadang membuat biaya produksi juga meningkat. Pungutan liar tidak resmi harus di tiadakan dengan pengawasan yang sempurna. Untuk batubara karena menjadi andalan sumber energi ke depan harusnya menjadi fokus pemerintah dalam pembuatan berbagai macam peraturan. Sejak sekarang harus sudah di perhitungkan berapa prosentase bea keluar, bagaimana volume peruntukan DMO (Domestik Market Obligation) dan aspek EMO (Eksport Market Obligation) harus di kaji ulang. Utamakan pemenuhan dalam negeri dahulu.

"Ketakutan terhadap Kontrak Karya (KK) adalah bagian dari resiko yang harus diambil pemerintah. Jangan hanya bisa menekan PMDN tapi berurusan dengan KK asing juga harus menjadi target pemerintah. Jangan sampai bangsa kita menjadi kuli bangsa lain di tanahnya sendiri. Terakhir, Semua substansi isi UU yang terkait dengan energi termasuk UU Migas dan UU Pertambangan harus di bahas ulang dengan mengacu dan berpatokan kepada konstitusi dan amanat dalam UUD 45." tandas Dewi yang akan meraih gelar Doktor tercepat dalam sejarah UI.[Cesare]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU