Petunjuk Teknis Nggak jelas, Perusahaan Tambang Mulai PHK karyawan
Poltak Sitanggang, ketua umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) (Foto: Saifullah Halim/Seruu.com)
Di tambang ini kita membangun infrastruktur tiap detik, kita harus maintenance terus, jadi pada saat kita berhenti untuk memulai tambang baru itu hampir sama biayanya dengan membangun baru lagi. Ini tidak difikirkan sebelumnya dan itu sangat kita sayangkan, saya kira begitu - Poltak

Jakarta, Seruu.com - Permen 07 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah Mineral dinilai tidak tepat dan merugikan banyak pihak pengusaha tambang juga masyarakat yang bekerja di industri ini. Pastinya akan menimbulkan gejolak besar, hal tersebut disampaikan Poltak Sitanggang ketua umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) saat ditemui seusai Jumpa Pers di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (8/5/12) hari ini.

Menurutnya, proses tambang yang saat ini terhenti membutuhkan biaya yang sama besar dengan memulai tambang baru lagi.

"Di tambang ini kita membangun infrastruktur tiap detik, kita harus maintenance terus, jadi pada saat kita berhenti untuk memulai tambang baru itu hampir sama biayanya dengan membangun baru lagi. Ini tidak difikirkan sebelumnya dan itu sangat kita sayangkan, saya kira begitu," ujar Poltak.

Terkait 4 syarat untuk mendapatkan ijin ekspor yang ditentukan oleh kementerian ESDM, Poltak menjelaskan bahwa seharusnya kembali ke UU saja dan pemerintah seharusnya tau C n C  seperti apa dan dikomunikasikan secara baik antara departemen teknis dengan pemerintah daerah.

"Sebenarnya apakah itu sudah memenuhi konstitusi karena ada diatur di undang-undang C n C, karena C n C itu ijin yang tumpang tindih. Pertanyaan saya adalah yang mengeluarkan ijin itu siapa?," tambahnya.

" Harusnya saat kita meng apply ijin mereka sudah tau dong itu C n C atau tidak jangan sampai karna komunikasi diantara departemen tehnis dengan pemerintah daerah memberi ijin itu tidak harmonis,yang dikorbankan kita lagi, mereka mengatakan itu c n c dan segala macem pada intinya kita kembali saja ke undang undang. Kalau memang mereka bicara c n c kita ikutin c n c tapi kapan?," lanjutnya

Poltak juga menambahkan bahwa beberapa perusahaan yang sudah memenuhi syarat tapi juknisnya tidak ada.

"Sekarang ini sudah ada beberapa perusahaan seperti dikatakan oleh pak dirjen kemaren bahwa perusahaan yang sudah memenuhi tapi sampai detik ini tidak ada petunjuk tehnis nya kan", tambahnya

Tak hanya itu, sosialisasi yang dilakukan oleh KPPBC Pomala yang mendahului permen no 07 yang baru diputuskan Mei ini, Poltak meminta kepada media untuk memberitahukan bahwa pemberhentian ekspor yang dilakukan di Pomala membuat pihaknya saat ini sudah mulai melakukan tahap PHK.

"Seperti yang dikatakan tadi bahwa tolong temen-temen media beritahukan bahwa pelaku bisnis ini adalah departemen, ini sebagai pembina, sebagai pengawas bea cukai dan kita sebagai pelaku usaha, kalau mereka ke kita tidak dikomunikasikan sama aja kan. Sampai detik ini kita tidak ada menerima petunjuk teknis - petunjuk teknis dari departemen teknis bagaimana ini bisa berjalan, tapi yang ada saat ini kita berhenti dan kita memang sedang tahap memulai pemutusan hubungan kerja," tutupnya. [Rere]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU