Dewi Aryani: Cabut Permen 07 Kalau Pemerintah Memang Gentleman
Dewi Aryani saat memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Kempinski (Foto: Saifullah Halim/Seruu.com)
Pemerintah tidak memikirkan 3 juta buruh tambang yang akan di PHK nanti bagaimana nasibnya. Pemerintah harusnya legowo mereview permen 07, bila lebih gentleman lagi pemerintah cabut permen 07 ini. Dan segera nyatakan pemerintah akan lakukan koordinasi dengan 4 pemangku kebijakan - Dewi

Jakarta, Seruu.com - Permen 07 2012 yang akhir-akhir ini menjadi konflik bagi pengusaha tambang nasional menurut Dewi Aryani, Anggota Komisi VII DPR RI tidak perlu diterbitkan karena hanya akan menimbulkan konflik.

"Pemerintah jago bikin konflik, menurut saya tidak perlu Permen 07 ini karena di UU Minerba disebutkan bahwa nilai tambah untuk bahan tambang atau bahan mineral, dan disiapkan 5 tahun selambat-lambatnya tahun 2014. Itu sudah jelas, jadi pemerintah nggak perlu cari-cari konflik," ungkap Dewi saat dijumpai di Hotel Kempiski, Jakarta, Selasa (8/5/2012).

Dengan mengeluarkan permen ini, lanjut Dewi, justru akan menindih atau ovelaping dengan UU Minerba.

"Harus diingat permen posisinya tidak lebih tinggi dari UU, karena memang semua sudah instan dan tidak mengacu kepada konstitusi yang berlaku, saya rasa pemerintah akhirnya kelabakan sendiri," cetus Anggota Dewan yang terkenal lugas ini.

Dewi juga berpendapat ini adalah sebuah pelanggaran juga mengingatkan pemerintah, agar ini tidak menjadi pelanggaran yang berkelanjutan. Maka dari itu seluruh masyarakat Indonesia harus turut mereview kembali agar tidak merugikan tak hanya kalangan pengusaha, tapi juga rakyat.

"Kita harus mereview kembali dan ekstremnya harus mencabut permen 07 dan kembalikan kembali semangatnya pada UU minerba. Karena UU ini sudah digodok sedemikian rupa oleh parlemen dengan biaya yang sangat besar kok tiba-tiba desepelekan dengan permen 07," tuturnya.

Dalam sisi teknis pembuatan Permen ini Dewi juga merasa pemerintah tidak teliti, itu ditunjukkan dari penulisan bab. Disini tampak setelah bab 7 langsung bab 9, tidak ada bab 8. Mengenai bahan silika pemerintah menrjetkan pemurnian 98,5 %, silika ini bahan pembuat kaca dsb, yang punya nilai tambah kalau diolah dengan bahan lain, jadi harus dijahit.

"Bagaimana bisa dengan keadaan 98,5%, mungkin ini akan ada pemain yang melakukan pengolahan di dalam negeri ini yang secara tiba-tiba harus masuk tanpa melewati koridor yang sebagaimana mestinya. Bauksit, smelter grade aluminianya harus lebih dari 99%. Nggak ada, perlu dipertanyakan lagi pada pemerintah apa maksudnya bahwa smelter bauksit itu harus diolah 100% baru dibawa keluar. Antam saja yang sudah punya smelter tidak bisa serap semuanya, mereka hanya sanggup menyerap yang bisa dilakukan Antam saja," papar Dewi.

Pemerintah sendiri menurutnya tidak punya tanggungjwab, bahkan yang sudah dilakukan pengusaha dalam negeri tidak jelas akan  dikemanakan. Nyatanya BUMN sendiri tidak bisa menyerap hasil pertambangan pengusaha dalam negeri, apalagi pengusaha rakyat. Dan jika permen ini dilanjutkan maka chaos akan berkepanjangan.

"Pemerintah tidak memikirkan 3 juta buruh tambang yang akan di PHK nanti bagaimana nasibnya. Pemerintah harusnya legowo mereview permen 07, bila lebih gentleman lagi pemerintah cabut permen 07 ini. Dan segera nyatakan pemerintah akan lakukan koordinasi dengan 4 pemangku kebijakan," tutup Dewi. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU