Dewi Aryani Beberkan Kesalahan Pemerintah di Sektor Pertambangan
Dewi Aryani (Foto: Ipul/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.Com - Tak hanya menjelaskan keganjalan-keganjalan saat pembuatan Permen No. 7 tahun 2012, Dewi Aryani angota komisi 7 dari fraksi PDI-P juga memaparkan kesalahan-kesalahan pemerintah. Ungkapnya, sebagai negara hukum seharusnya kita mampu membongkar kesalahan pemerintah.

"Bongkar semua, kita ini negara hukum", kata Dewi saat ditemui usai jumpa pers bersama APEMINDO di Hotel Kempinski (8/05/2012).

Menurut Dewi beberapa kesalahan pemerintah diantaranya:

1. Obral ijin pertambangan.
2. Maraknya calo tambang dimana-mana.
3. Birokrasi dalam investasi berbelit.
4. Pemerintah tidak libatkan seluruh aktor kebijakan.
5. Inkonsistensi dalam berbagai peraturan.

"Pemerintah sering kali obral ijin pertambangan, jangan selalu menyalahkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah punya hak untuk memberikan ijin, tapi kenapa baru sekarang nggak dari dulu-dulu?

Parahnya, selama memberikan ijin pemerintah tidak pernah lampirkan persyaratan baku.  Perusahaan mana yang punya permodalan layak punya tambang, jangan baru kemarin sore punya tapi nggak ada ijinnya karena faktor dekat dengan menteri, atau dengan bupati lalu dikasih ijin IUP tambang," paparnya

Pemerintah selama ini tidak pernah mau tau darimana asalnya uang yang digunakan untuk membangun usaha pertambangan, malah selama ini pengusaha bergerak sendiri untuk membangun infrastruktur pertambangan

"Padahal nggak ketahuan duitnya darimana. Tapi kalau pengusaha yang back up keuangan, punya back up modal, back up kapital. Minta annual report masing-masing perusahaan, apa semua sudah punya IUP tambang. Media punya kewajiban/moral obligation untuk menyampaikan pada masyarakat lewat ideologi," jelas wanita cantik ini.

Disisi lain, Dewi mengatakan maraknya calo tambang dimana-mana, mereka  bukan di tambang nongkrongnya tapi di kantor-kantor pemberi ijin, lalu birokrasi dalam investasi yang berbelit-belit, bahkan indikasi suap marak terjadi," jelasnya

Lanjut Dewi, Presiden SBY mengumumkan reformasi-reformasi birokrasi yang cuma omong kosong, implemntasi birokrasi reformasi nggak ada sampai sekarang", tandasnya.

Selama ini pemerintah tidak melibatkan seluruh aktor kebijakan, sehingga banyak terjadi inkonsistensi dalam berbagai peraturan.

"Pemerintah tidak melibatkan seluruh aktor kebijakan hingga  Inkonsistensi dalam berbagai peraturan, contohnya banyak, seperti pelarangan berlakunya ekspor. Indikasi inkonsisten ini diatur dalam UU Minerba dan batasnya tahun 2014 tapi ternyata muncul Permen No.07 tahun 2012," jelas Dewi.

Menurut Dewi sudah sangat jelas batas pembangunan smelter sesuai UU Minerba no 4 tahun 2009, yaitu jatuh di tahun 2014, pihaknya mempertanyakan mengapa tiba-tiba keluar permen 7 ini yang begitu mendadak.

"Mari kita lakukan judisial review, bea ekspor 20% kenapa tiba-tiba muncul, atau ada kajian dan riset tertentu? Harus ada rumusan 20% itu, karena dampaknya sangat besar. Harus ada alasan yang reasonable," tegas fraksi PDIP ini. [Rere]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (2 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU