Wah Satgas Pemberantasan Mafia Hutan dan Tambang Sebut Antam Langgar Izin Tambang
Antam

Jakarta, Seruu.com - Tim gabungan satuan tugas (Satgas) mafia pemberantasan hukum alih fungsi lahan dan hutan mengungkapkan temuan adanya sejumlah perusahaan yang terindikasi menyalahi prosedur dan melakukan unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam memperoleh izin tambangnya. Bahkan salah satu contoh yang disebutkannya adalah PT Aneka Tambang (Antam).

Darori Santoso, Ketua Tim Satgas Pemberantasan Hukum Alih Fungsi Lahan dan Hutan, sejauh ini pihaknya masih mengumpulkan bukti. Menurutnya bila semua telah terkumpul pasti akan diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

Menurut Darori kuat dugaan pelanggaran prosedur dilakukan oleh Bupati sebagai kepala daerah yang berhak menerbitkan izin tambang. Ia juga mengungkapkan berdasarkan temuan beberapa perusahaan perkebunan dan pertambangan diduga telah memegang izin tanpa melalui prosedur yang benar dan terindikasi melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41, tahun 1999, tentang Kehutanan, antara lain PT Makin Group, PT Asiatik Persada, dan PT BBIP.

"Semuanya perkebunan sawit dan PT Aneka Tambang (perusahan pertambangan emas di Kabupaten Merangin)," ujarnya seperti dilansir seruu.com dari Tempo, Rabu (09/5/2012).

Darori menuturkan tim mulai mengumpulkan data tentang alih fungsi lahan dan hutan sejak Februari lalu. Sebelumnya tim telah menemukan lebih dari 30 perusahaan perkebunan dan pertambangan di Provinsi Jambi, izinnya diduga menyalahi prosedur. 

"Bukan tidak mungkin jumlah tersebut akan terus bertambah karena tim masih terus melakukan penyelidikan. Beberapa kasus yang diselidiki kini statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan," ucap Darori. Tapi, lagi, Darori enggan menyebutkan kasus mana saja yang mulai disidik tersebut. [mus]

KOMENTAR SERUU