Sudah Over Kuota, Pengendalian BBM Subsidi Masih Maju Mundur
Ilustrasi SPBU (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Kuota  Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 40 juta Kiloliter, menurut VP Corporate and Communication Pertamina diperkiran akan habis 20 Oktober 2012 nanti. Anggota Komisi VII, Satya W Yudha menjawab sampai  detik ini pemerintah belum juga melakukan secara sigap pengendalian terhadap BBM bersubsidi, hingga menimbulkan berbagai penggelapan yang semakin mempercepat terjadinya over kuota ini.

"Sampai saat ini pemerintah belum ada paparan tentang pengendalian ataupun pembatasan BBM bersubsidi. Sesuai yang diajukan di APBNP 2012 kan 40 juta KL, itu nggak bisa dirubah apalagi berubah menjadi 42 juta KL,"  ungkap Satya kepada Seruu.com, Kamis (10/5/2012).

Satya menambahkan, pengendalian ini harus ada korelasi antar pemerintah karena tidak bisa hanya dilakukan 1 pemerintah saja. Ia juga menyarankan pengendalian ini tidak hanya fokus pada kuota, tapi juga pada faktor penyebab over kuota.

"Harus dicari penyebabnya lalu susun formula, seperti pemberian kemudahan kredit motor. Itu harus diatur lagi, karena motor kan konsumen utama BBM bersubsidi. Impor kendaraan dengan basis BBM bersubsidi pun harus dibatasi. Dan ini perlu korelasi dengan Menteri Perdagangan. Makanya nggak bisa ini dilakukan satu pemerintah saja," tutur politisi Hanura ini.

Sesuai UU APBNP 2012 Pasal 7 Ayat 2, lanjutnya, pengendalian BBM merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah bebas melakukan apa saja untuk menjalankannya. Namun DPR punya kewajiban untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan apa yang akan digunakan.

"Karena pemerintah ini maju mundur sekarang, jadi harus dikritisi. Kebetulan ini terjadi saat kita sedang reses jadi agak susah controlnya," imbuhnya.

Sementara itu, Sukur Nababan anggota Komisi VI fraksi PDIP berpendapat maju mundurnya progrma pemerintah ini menghambat pengendalian BBM bersubsidi. Hal ini karena pemerintah tidak punya master desain kebijakan.

"Tidak ada master desain untuk program atau kebijakan ini, makanya hanya jadi bahan bacaan tidak jadi petunjuk. Memang mudah dibaca, tapi susah untuk realisasinya akhirnya cuma jadi wacana saja kan?," tutur Sukur.

"Kalau seperti ini yang disalahkan DPR nanti, padahal rakyat sendiri yang pilih wakilnya," lanjut Sukur. [Ain

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU