Belum Disahkan, Permen ESDM 07 Sudah Membuat 2800 Karyawan Dirumahkan
Poltak Sitanggang, Ketua Umum APEMINDO
Sudah 2800 karyawan yang dirumahkan, dan pasti akan terus bertambah bila ini tetap dijalankan tanpa rule dan juknis yang jelas

Jakarta, Seruu.com - Implementasi dan sosialisasi Permen 7 yang dianggap merugikan pengusaha juga ribuan karyawan tambang yang kini terancam PHK karena terhentinya kegiatan pertambangan. Terhitung sejak kemarin sudah banyak karyawan tambang yang dirumahkan, hal ini disampaikan Poltak Sitanggang ketua APEMINDO kepada seruu.com.

"Sudah 2800 karyawan yang dirumahkan, dan pasti akan terus bertambah bila ini tetap dijalankan tanpa rule dan juknis yang jelas", kata Poltak (15/5/2012).

Wakil Ketua APEMINDO, Agus Suhartono menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu hasil kesepakatan dari pemerintah. Alotnya permen dan pelaksanaan juga juknisnya ini menurut Agus Hartono karena adanya miskoordinasi antar kementrian.

"Tidak ada list management disini hingga terjadi miskoordinasi antar kementrian, kami juga mÀsih sangat menunggu kesempatan untuk duduk bersama dengan pemerintah", ungkap Agus.

DPR Siap Panggil Menteri ESDM

Sementara ketika dimintai tanggapannya secara terpisah Anggota Komisi VII Muh. Syafrudin menangkap pengambilan keputusan pemberlakuan permen ini memang sengaja dilakukan saat anggota DPR tengah reses sehingga tidak bisa berhadapan langsung. Dan akibatnya bila banyak permasalahan yang timbul DPR lah yang akan disalahkan rakyat.

"Kita minta klarifikasi dari ESDM terkait ini, harus ada win-win solution dari pelaksanaan permen 7 juga memperhatikan dampak dari pelaksanaannya. Kami malah tidak tahu kalau permen ini sudah dijalankan, bahkan pernah disosialisasikan oleh lembaga lain, padahal masih revisi", jelas anggota dari fraksi PAN ini kepada Seruu.com (15/5).

Syafrudin menjelaskan, dalam pengambilan keputusan ini harusnya pemerintah duduk bersama parlemen, juga pengusaha tambang. Dengan ini akan diperoleh kesepakatan bersama agar tahu mana yang harus dikurangi dan ditambahi agar tidak terlalu jauh menimbulkan dampak.

"Kalaupun menurut pemerintah ini flexible tetap banyak yang harus dipertimbangkan, jangan sampai merugikan masyarakat. Biar lebih konkrit minggu depan komisi VII akan panggil ESDM untuk klarifikasi ini", pungkas Syarifudin. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU