Salamuddin Daeng: Permen 07 Diterbitkan Karena Pemrintahan SBY Kehabisan Uang!
Direktur Insitute Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Problem pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kehabisan uang diduga menjadi motivasi munculnya Permen ESDM No.07, kegagalan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi awal munculnya permen yang mengatur bea ekspor sebesar 20% dengan berbagai syarat yang salah satunya pembangunan smelter pada 2014 nanti.
 

Hal ini ditegaskan  Direktur Insitute Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng pada Seruu.com , Rabu (16/5/2012) di Jakarta.

"Permen ini muncul karena pemerintah gagal menaikkan harga BBM, bahkan kemungkinan jeblok APBN sekitar Rp200 triliun dan  pemerintah mentargetkan menjual surat hutang hingga Rp300 triliun,  tapi surat hutang itu tidak mungkin laku. Jadi tidak mungkin pemerintah dapat tambahan sebesar 300 triliun, paling tinggi hanya 30-40 triliun.  Itupun kalau ada yang mau beli surat hutang Indonesia sekarang," jelas Daeng.

Belum diumumkannya petunjuk tehnis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) bahkan setelah permen ini berlaku dinilai Daeng bahwa pemerintah tidak melindungi investasi pertambangan, terbukti pengusaha tambang nasional sudah mengalami distrust dari investor. Hal ini tentunya juga melanggar melanggar UU BITs (Bilateral Investment Treaties).

"Ada beberapa artikel dari luar negeri bahwa Indonesia banyak sekali keluar dari UU BITs yang berspirit perlindungan investasi. Karena  pemerintah membuat peraturan yang berubah ubah sehingga berpotensi melanggar BITs, bahkan yang lebih membahayakan lagi permen ini bersifat  deskriminatif," paparnya.

Sebagai peraturan yang berada dibawah perlindungan UU Minerba dipertanyakan mengapa hanya mineral yang diatur batubara lolos. Dan sesuai UU BITs (Bilateral Investment Treaties) pemerintah harusnya tidak mendeskriminasi investasi internasional, maupun investasi nasional. Dan itu punya dampak lain yaitu Indonesia akan kalah dengan persaingan bangsa lain.

"Dengan peraturan yang deskriminatif itu saya menduga ada perjanjian-perjanjian kontrak penjualan mineral jangka panjang," tambahnya.

Daeng melanjutkan, permen ini juga tidak disosialisasikan secara detail, dan belum dipublikasikan secara luas, ini merupakan salah satu aspek yang diabaikan oleh pemerintah peraturan harus transparan.

"Ini urusannya apa? Harus ada komunikasi dengan publik, sosialisasi dengan stakeholder, dan elemen-elemen LSM donk. Mungkin ini manipulasi dari SBY karena kita mendesak agar SDA tidak diekspor," tandasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU