Bodoh Kalau Bilang Bea Keluar Untuk Pendapatan Negara
Direktur IGJ, Salamuddin Daeng (Foto: Ain/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Pemerintah khususnya KESDM seringkali gembar-gembor bea keluar ekspor mineral yang diputuskan 20%, berdasar Permen ESDM no 7 tahun 2012 bisa menambah pendapatan negara hingga 90 triliun seperti yang disampaikan Thamrin Sihite beberapa hari lalu. Menurut Direktur IGJ, Salamuddin Daeng ini adalah sebuah statement bodoh karena bea keluar tujuannya bukan untuk menambah pendapatan negara.

"Inilah gobloknya pemerintahan SBY, bea keluar di negara lain  dijadikan instrumen untuk menjaga industrialisasi nasional, terpenuhinya kebutuhan energi, batubara, mineral dan lainnya. Disini justru jadi alat untuk selamatkan SBY sampai 2014, padahal  belum tentu juga 2012 dia selamat karena nggak punya uang," cetus Daeng kepada Seruu.com seusai diskusi kontrak karya di Jakarta (16/5/2012).

Smelter memang sangat dibutuhkan untuk mengolah Raw Material, dan ini sudah ditentukan pula dalam UU Minerba namun spirit yang dibangun bukanlah untuk pendapatan negara, karena pendapatan negara seharusnya bukan dari bea keluar dan bukan pula dari kenaikan BBM. Tambahnya, negara juga salah kenapa harus keluarkan APBN 1500 triliun kalau tidak ada anggaran yang akhirnya memunculkan peraturan untuk menambahnya.

"Spirit pendapatan negara adalah salah, yang benar industrialisasi mineral nasional dan kepentingan rakyat. Kalau spiritnya gitu bisa dihabisi di BITs Internasional negara kita," tambah Daeng.

Paradigma ini menurutnya menjadi perangkap yang berjalan hingga sekarang, hingga semua hasil pertambangan orientasinya ekspor. Padahal semestinya ditahan dengan berbagai kebijakan, tapi kebijakan yang bermuara pada industrialisasi bukan pendapatan negara. Hal ini karean ego pemerintahan yang hanya memikirkan pendapatan negara dari berbagai sektor termasuk tambang.

"Saya setuju kita lakukan pembatasan ekspor, tapi instrumennya jangan tax tapi national obligation atau industri nasional. SBY sih mikirnya pendapatan negara doang karena panik nggak ada uang lagi".

Industri smelterpun harus jadi prioritas bagi perusahaan besar, lanjut Daeng, ini karena 90% perusahaan mineral masih dikendalikan oleh 2 perusahaan besar untuk pemurnian. Jadi perusahaan berskala kecil bisa mengikuti di belakang. Seperti Newmount yang harusnya penuhi kewajibannya membangun smelter, dan belum terbukti dengan alasan kontrak karya.

"Ini jadi kewajiban perusahaan secara minimal misalnya 50% dari produksi untuk kepentingan nasional. Karena kita mengalami kelangkaan mineral, minyak, dan batubara sedangkan industri kita tidak ada yang dikelola di dalam negeri",pungkasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU