Dewi Aryani : Pengelolaan Makin Kronis, Renegosiasi dan Nasionalisasi Sektor Migas dan Pertambangan Sudah Emergency!
Dewi Aryani (Foto: Saifullah Halim/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Berbagai keributan soal berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara instan, makin menggambarkan betapa ricuh dan amburadulnya tata kelola sektor energi Indonesia. Dari soal Migas, Pertambangan, dan lain-lain makin menggiring negara ini ke arah kehancuran energi. Harapan rakyat terhadap Goodwill pemerintah nampaknya makin suram. Belum ada titik terang soal sikap pemerintah terhadap asing dalam posisi kepemilikan berbagai potensi sektor energi.

Menanggapi tulisan opini Marwan Batubara disalah satu media cetak hari ini,  yang menyebutkan soal 6 tahun ke depan hingga 2018 ada puluhan kontrak migas (PSC-JOA) yang akan berakhir, yaitu siak (chevron-2013), Mahakam (Total-2017), South Sumatra, SES (CNOOC-2018), South Natuna Sea B (conoco-phillips-2018), East Kalimantan (Chevron-2017), Sanga-sanga (Virginia-2018), Lho Sukon B (Exxon-2017), Corridor, Bertak, dan Bijak Ripah (Conoco-Phillips 2016), Onshore Salawati Basin (Petrochina-2016), Ogan Komering (petrochina-2018), dan Arun (exxon-2017), Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani sepakat bahwa pemerintah harus segera mengambil sikap tegas dan ambil resiko segala keputusannya. Kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia harus berada ditangan pemimpin yang tepat. Energi harus mampu di dudukkan sebagai leading sector berbagai kebijakan pemerintah ke depan di berbagai bidang.

"Cadangan migas dan berbagai potensi pertambangan kita harus di investigasi ulang untuk menjawab berbagai dugaan bahwa cadangannya masih cukup besar dan cukup waktu untuk segera di kelola sendiri oleh BUMN kita. Namun Pertamina saja tidak cukup, harus ada BUMN lain sekelas Pertamina yang didirikan oleh negara untuk dapat fokus mengelola sekian banyak sumber minyak dan gas kita termasuk pertambangan," ujar  Politisi PDI Perjuangan ini kepada Seruu.com di Jakarta, Sabtu (19/05/2012).

Menurut Dewi, Pertamina tidak boleh menjadi superbody. Dan layak jika Pertamina pun saat ini harusnya di audit dulu oleh BPK dan juga KPK dengan banyaknya dugaan-dugaan korupsi di dalamnya. Ini untuk menghindari industri migas kita ibarat keluar dari kandang macan namun masuk ke kandang buaya.

"Untuk industri pertambangan raksasa seperti freeport, newmont dan lain-lain pemerintah juga harus berani melakukan renegosiasi yang ketat. Jangan hanya bisa menghancurkan pertambangan-pertambangan kecil termasuk tambang-tambang rakyat, namun juga harus berani negosiasi ulang dengan kontrak karya-kontrak karya raksasa dengan mengedepankan  keuntungan bagi negara dan rakyat," tegas Dewi

Tata kelola sektor energi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, seorang risk taker dan memang paham industri energi. Jika tidak maka yang terjadi seperti sekarang ini semua serba parsial, ad hoc, tidak menyeluruh sehingga hanya menghasilkan kekacauan baru dan berbagai konflik baru," pungkas Dewi. [Cesare]

 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU