Memecah Belah Nasional Adalah Motivasi Dibalik Divestasi 7% Saham Newmont
Direktur Insitute Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Divestasi 7% atas saham PT Newmont yang telah memasuki sidang ke 7 di Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sejumlah pengamat sebagai alat pemecah belah nasional. Seperti yang diungkapkan Direktur IGJ Daeng Salamuddin Jumat malam (18/5/2012) kemarin kepada Seruu.com. Menurut Daeng ada beberapa masalah dalam divestasi 7% ini hingga dipersoalkan oleh DPR. Karena multi kapital gagal mendapatkan 31 persen. Atau hanya mendapatkan 24 persen.

Daeng menjelaskan beberapa masalah ini berawal ketika pemerintah daerah dalam membentuk perusahaan daerah tidak melalui persetujuan DPRD. Penggunaan uang APBD untuk membentuk perusda tidak legal. Lalu tindakan pemerintah daerah ini  dianggap merugikan keuangan negara. Karena tidak jelas penerimaan APBD dari pendapatan deviden newmont.

"Divestasi ini dianggap hanya menguntungkan perusahaan Bakrie. Bakrie mengambil utang dengan menggadaikan saham yang dimiliki Pemda, begitu isue yang beredar. Dan pemerintah pusat dianggap menghalangi Bakrie dalam menguasai saham Newmont. Akibat kepemilikan 7% pemerintah pusat, Bakrie konon gagal sebagai pemegang mayoritas di Newmont Nusa Tenggara", jelas Daeng pada Seruu.com Jumat malam (18/5/2012).

Saat ini saham PT Newmont masing masing dimiliki oleh PT Sumitomo (jepang), Newmont corp (AS), Fukuafu Multi Daerah bersaing (Bakrie dan Pemda) dan yang terakhir Pemerintah Pusat. Daeng menyimpulkan, dengan kepemilikan nasional yang terpecah itu pihak nasional dianggap gagal mengendalikan secara mayoritas.

"Presiden SBY menjadi antek Newmont (AS) untuk menghalangi kepemilikan mayoritas Bakrie. Dengan demikian pihak nasional, dan juga Bakrie tidak bisa mengatur (control) Newmont", ucap Daeng.

Sementara itu, tambah Daeng,  Bakrie menipu pemerintah daerah dengan menggantung pemerintah daerah dalam hutang sebagai bayaran atas 25% saham dari 24% yang dibeli Bakrie. Kini pemerintah pusat tengah mendorong KPK dan BPK untuk periksa pembelian Bakrie, sedangkan Bakrie mendorong DPR untuk periksa pemerintah dalam kasus pembelian 7% dengan alasan korupsi.

"Memang alokasi uang cukup besar oleh PIP (perusahaan investasi pemerintah) untuk beli saham newmont dapat diduga sebagai korupsi. Dan SBY harus dipanggil DPR untuk meminta tanggung jawab atas masalah ini. Tapi yang pasti motivasi dibelakang pembelian 7% semata-mata kehendak Newmont (AS) untuk memecah belah kepemilikan nasional", tegas Direktur IGJ ini. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU