Harga Jual Gas Untuk Industri Seharusnya Ditentukan Oleh Negara Bukan PGN

Jakarta, Seruu.com - Kenaikan harga jual gas bumi oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) ke industri seharusnya ditetapkan oleh pemerintah. Pengamat migas ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai hal tersebut.

Campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga jual gas PGN, dalam hal ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), diperlukan untuk menjembatani kepentingan perusahaan pelat merah tersebut dengan kalangan industri pengguna gas.

"PGN menetapkan kenaikan harga gas berlaku surut sejak 1 Mei. Industri mengklaim baru menerima pengumuman tanggal 8 Mei. Kalau tidak ketemu titik tengahnya, pemerintah harus intervensi," kata dia, Minggu (20/5/2012).

Seperti diketahui, badan usaha milik negara di sektor transmisi dan gas bumi itu memutuskan menaikkan harga jual gas ke konsumen di Jawa Barat sebesar 52,92% menjadi rata-rata sebesar US$10,2 per juta british thermal unit (mmbtu) dari rata-rata sekitar US$ 6,67 per mmbtu terhitung 1 Mei 2012.

Perseroan menyatakan kenaikan harga berlaku surut karena penandanganan revisi jual beli gas (PJBG) dengan produsen gas berlaku surut per 1 April 2012.

Kenaikan harga jual gas ke konsumen dipicu dari kenaikan harga beli perseroan dari produsen sebesar dua kali lipat dari sekitar US$1,85-US$ 2,23 per mmbtu menjadi sebesar US$5,5-US$ 5,6 per mmbtu pada 8 Mei lalu saat penandatanganan revisi PJBG.

Menurut Komaidi, meski kesepakatan soal harga dicapai melalui perundingan bisnis, penetapan tetap harus dilakukan pemerintah. Apalagi dalam kasus ini PGN menaikkan harga jual gas ke industri tanpa adanya sosialisasi.

"Gas ini rantai hilirnya kan panjang. Kalau sampai ada penurunan produksi industri, kan ujung-ujungnya pemasukan negara akan berkurang," katanya. [ms]

KOMENTAR SERUU