Biarkan PHK Massal Pekerja Tambang, Pemerintah Akan Berhadapan Dengan DPR!
Ribka Tjiptaning
Kalau soal permen-nya kami akan komunikasikan dengan komisi terkait (Komisi VII -red) juga pemerintah. Namun khusus untuk nasib dan ancaman PHK yang mungkin saja diterima para pekerja itu, kami, Komisi IX DPR wajib mengingatkan dan mendukung mereka agar nantinya ada solusi terbaik buat rakyat kita,

Jakarta, Seruu.com - Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning menilai bahwa negara akan menghadapi masalah serius bila mengabaikan nasib dari jutaan pekerja tambang berikut keluarganya yang terancam kehilangan pekerjaan akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal tersebut yang mendasari Komisi IX menerima kedatangan mendadak sekitar 200 peerwakilan pekerja tambang dan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR, meskipun hal tersebut diluar prosedur standar birokrasi yang berlaku.

"Saya melihat apa yang akan mereka sampaikan penting untuk didengarkan. Jangankan ribuan atau jutaan yang terancam PHK, untuk komisi kami 1 orang saja yang terancam PHK dan didalamnya ada unsur kesewenangan jika ingin mengadu pasti kami terima," terangnya ditengah RDPU dengan perwakilan pekerja, Kamis (24/5/2012).

Menanggapi keluhan para pekerja yang merasa khawatir akan keberadaan Permen ESDM 07 akan mengancam kelangsungan hidup mereka akibat penutupan sejumlah perusahaan tambang rakyat, dan perusahaan tambang nasional, Ribka menegaskan pihaknya akan mencoba mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak terkait termasuk Komisi VII DPR yang menangani masalah regulasi di bidang energi. Bahkan ia menjamin DPR akan mendukung dan membela Pekerja Tambang bila hal tersebut dibiarkan oleh Pemerintah.

"Kalau soal permen-nya kami akan komunikasikan dengan komisi terkait (Komisi VII -red) juga pemerintah. Namun khusus untuk nasib dan ancaman PHK yang mungkin saja diterima para pekerja itu, kami, Komisi IX DPR wajib mengingatkan dan mendukung mereka agar nantinya ada solusi terbaik buat rakyat kita," tegas Ribka.

Buat Ribka kerapkali pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa disertai dengan kajian komprehensif termasuk memperhitungkan nasib para pekerja dan rakyat kecil yang terkena imbas dari sebuah aturan atau kebijakan.

"Sudah sering, tujuannya (aturan-red) apa tapi korbannya selalu orang kecil, rakyat jelata, buruh tambang. Emang nggak bisa apa bikin aturan itu korbannya koruptor, pengusaha asing, jangan orang kecil terus dong. Nah buat kami nasib orang-orang ini yang harus diperhatikan, yang harus ada solusinya jika benar terjadi, ada antisipasinya, kami ingin dengar soal itu dari mereka (pemerintah -red)," terang Ribka.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan wakil pemerintah untuk menindaklanjuti soal itu, Ribka menyatakan bahwa hal tersebut sangat dimungkinkan. "Pasti akan ditindaklanjuti, kalau perlu dipanggil kenapa enggak, ini akan kami bawa di rapat komisi dulu, biar nanti diputuskan," pungkasnya.

Seperti diketahui Menteri Jero Wacik telah mengeluarkan Permen ESDM 07 yang terkait pemurnian hasil tambang mineral dan ditindaklanjuti dengan peraturan dari Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan soal bea keluar ekspor yang dikenakan terhadap 65 produk tambang mineral logam dan non logam.

Semua aturan tersebut hanya diperuntukan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat yang dimiliki pengusaha lokal dan nasional namun tidak diperuntukan bagi para pemegang Kontrak Karya dengan alasan ada proses renegoisasi.

Hal tersebut diyakini oleh para pekerja tambang lokal dan nasional dapat memukul dan membuat industri tambang yang mempekerjakan ribuan orang di setiap lokasi akan mati dan memicu PHK Massal. [musashi]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (2 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU