Apemindo : PHK Timbul Akibat Pemerintah Tidak Konsisten!
Ruddy Tjanaka

Jakarta, Seruu.com - Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) menolak bila disebut bahwa langkah para pengusaha tambang telah memicu keresahan dikalangan pekerja dan membuat jutaan buruh tambang dan keluarganya terancam kehilangan pekerjaan.

Menurut Dewan Pimpinan Apemindo, Ruddy Tjanaka inkonsistensi dan kebohongan publik yang dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM 07/2012 lah yang memicu keresahan dan mengancam jutaan buruh tambang. Pasalnya dengan adanya aturan tersebut ratusan pengusaha nasional yang selama ini menglola pertambangan rakyat terancam gulung tikar dan dipaksa untuk mengikuti regulasi yang tidak masuk akal dan selalu berubah.

"Lho bukan kami dong yang harus ditanya, mana mungkin kami bunuh diri secara sukarela. Ini kan timbul karena pemerintah tidak konsisten, Menteri ESDM sudah menipu rakyat Indonesia dalam implementasi Permen 07-2012 yang awal substansinya adalah peningkatan nilai tambah lalu belakangan menjadi peningkatan pajak dan imbasnya jelas mematikan Industri Pertambangan Nasional," terangnya kepada seruu.com, Kamis (24/5/2012).

Menurutnya hal tersebut tidak terlepas dari penerapan segala aturan tersebut yang sengaja hanya ditujukan kepada penambang nasional pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) saja namun tidak dikenakan kepada pengusaha asing dan perusahaan tambang raksasa yang sudah mengeruk hasil tambang di negeri ini puluhan tahun lamanya.

"Coba di cek, apa benar semua pemegang kontrak karya itu sudah mematuhi UU Minerba yang berlaku. Perusahaan sekelas Antam saja terbukti tidak melakukan pemurnian 100 persen, 30 persen ekspor mereka masih mineral mentah, dan kalau dibandingkan dengan produksi tambang rakyat itu sama dengan produksi 100 perusahaan kecil tambang rakyat dari sisi volume," paparnya.

Jadi lanjut Ruddy sangat tidak fair jika pemerintah tetap memaksakan hal tersebut dan membangun dalih pemurnian dan perlindungan terhadap kekayaan alam sebagai alasan kepada Rakyat.

"Saya yakin bukan itu alsan sebenarnya. Ada kepentingan tertentu yang tidak mau diungkap sehingga mereka memilih membunuh petambang lokal dan membiarkan asing tetap menguasai sumber daya alam kita," pungkasnya.

Hari ini 200 pekerja tambang mendatangai DPR RI dan bertemu dengan Komisi IX untuk mengadukan nasib mereka yang terancam di PHK oleh perusahaan. Pasalnya ada ratusan perusahaan tambang yang sudah menyatakan akan gulung tikar jika kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor dan penambahan bea keluar tetap diberlakukan. [musashi]

 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (3 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU