Aturan Yang Tebang Pilih Paksa Pekerja Tambang Perjuangkan Nasib ke DPR
Reike Dyah Pitaloka, Komisi IX DPR RI

Jakarta, Seruu.com - Sekitar 200 perwakilan pekerja tambang, yang tergabung dalam Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (Spartan), mengadukan nasibnya kepada Komisi IX DPR RI. Mereka  merasa terancam pasca penerbitan Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral yang ditujukan pada semua industri tambang dalam negeri.

Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning, setelah menerima Spartan di gedung DPR RI, Kamis (24/5), mengatakan masukan-masukan akan menjadi prioritas Komisi IX yang nantinya disampaikan ke Komisi VII dan saat rapat kerja (RDP) komisi IX dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Saya menerima aspirasi dan masukan yang tadi disampaikan oleh Spartan,” ujarnya.

Masalah sebetulnya pada Permen ESDM yang merupakan domain Komisi VII sebagai mitra Kementerian ESDM. "Tapi tidak ada salahnya kalau mereka datang ke Komisi IX,” jelas Ribka.

Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012, yang diterbitkan khusus untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), mewajibkan agar pengusaha tambang nasional di luar pemegang kontrak karya pertambangan membangun smelter dan melakukan pemurnian bahan tambang yang akan diekspor.

Belakangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan menetapkan aturan baru dimana 65 produk mineral logam dan nonlogam dikenai bea keluar 20 persen jika tetap melakukan ekspor bahan tambang mentah.  Hal ini bersamaan dengan aturan dari Kementerian ESDM yang mewajibkan verifikasi ulang dan menetapkan sejumlah persyaratan bagi perushaaan tambang nasional yang ingin tetap melakukan ekspor.

Anggota komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan dirinya sepakat adanya industri lanjutan  sesuai dengan Permen  sebagai turunan dari UU Minerba. “Tetapi jangan sampai justru terjadi diskriminatif terhadap perusahaan dalam negeri sementara batasan untuk tidak boleh mengekspor bagi perusahaan multinanasional yaitu lima tahun. Tapi perusahaan dalam negeri diberi waktu tiga bulan, dan dia harus mampu membangun industri lanjutan,” katanya.

Sementara itu, perwakilan spartan mengatakan kedatangan mereka merupakan wujud kekhawatiran akan nasib jutaan pekerja tambang di perusahaan tambang nasional diseluruh Indonesia yang terpojok karena Permen tersebut. “Kami minta nasib kami dan keluarga dipertimbangkan oleh pemerintah. Sehingga tidak semena-mena dalam mengeluarkan peraturan,” tuturnya.

Hal ini membuat para pengusaha tambang dalam negeri mengancam akan menutup usaha mereka karena menilai Permen tersebut tebang pilih dan terkesan dipaksakan untuk membunuh industri tambang kecil. [*]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU