Batubara Yakinkan Bisa Bantu Listrik Untuk Smelter
Dirjen Mineral dan Batu bara, Thamrin Sihite (Foto: Ain/Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Belum adanya peraturan tegas dari pemerintah untuk mengendalikan batubara yang selama ini hanya menjadi komoditi dagang dan ekspor membuat tertundanya berbagai konversi energi, karena menurut pengamat pertambangan Soelarno Witoro hingga sekarang belum ada infrastruktur yang mampu meberi nilai tambah untuk batubara. Namun Witoro beropoini setidaknya batubara yang kini dalam kondisi kritis karena cadangan hanya mencukupi hingga 16 tahun setidaknya bisa dijadikan komoditas energi.

Dirjen Minerba, Thamrin Sihite membantah tegas dan menyatakan  bahwa cadangan batubara Indonesia masih cukup hingga 90 tahun lagi. Hingga kondisi ini yang menjadi alasan belum adanya peraturan pengendalian untuk batubara.

"Batubara belum dulu, karena cadangan batubara kita lebih daripada mineral. Nanti dulu sekarang kita selesaikan untuk mineral dulu", ucap Thamrin saat ditemui di kantor Kemenkeu (24/5).

Menurutnya kebijakan yang tepat untuk batubara nantinya adalah penegasan untuk IUP dan bagaimana menjadikan batubara sebagai energi alternatif untuk PLTU.

"Sebenarnya kalau untuk batubara kebutuhan dalam negeri itu yang masih sangat terbatas, nah ini kita gabungkan nanti jadi batubara itu sebagai energi. Energi tersebut  diharapkan nanti di dalam negeri ada semacam kebijakan untuk pembangunan PLTU tambang itu akan dipermudah itu maksudnya", jelas Thamrin.

Menurutnya dengan menjadikan batubara sumber energi listrik dengan PLTU yang dekat dengan mulut tambanga akan mempermudah perkembangan smelter perusahaan mineral.

"Jadi misalkan itu ada kombinasi kita punya batu bara yang melimpah gitu kan, jadi maksud saya kita mempunyai batubara yang begitu banyak tapi itu kita ekspor. Di satu sisi kita mengeluh katanya smelter kurang energi, nah ini mau kita kombinasikan batu baranya sedemikian rupa kebijakannya sehingga PLTU untuk mulut tambang yg berbahan baku batubara itu akan kita tingkatkan sekaligus mengembangkan smelter yang itu tadi, itu konsepnya", jelas Thamrin.

Thamrin menambahkan, satu lagi yang sedang konsen dikaji oleh ESDM tentang batubara yaitu ijin usaha pertambangan (IUP).

"Ada ketidakadilan ijin usaha pertambangan yg diterbitkan diusahakan berbeda dengan kontrak nya, kontrak itu kan PKP2B itu totalnya 13,5 persen. Tapi kalau untuk ijin usaha pertambangan itu maksimalnya cuma 6 persen ini ada pemikiran kita harus punya tahap". [Ain]

KOMENTAR SERUU