Nur Suhud : Permen 07 Bentuk Pemihakan Pemerintah Pada Asing, Tidak Ada Jalan Lain Rakyat Harus Bergerak!
Diskusi mengenai PHK Massal Pekerja Tambang di Cikini (Foto: Musashi/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Peraturan Menteri ESDM 07/2012 mengenai pemurnian hasil tambang dinilai diskriminatif dan membela kepentingan asing di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Nur Suhud dalam diskusi "Permen ESDM 07 Sumber PHK Massal Bagi Jutaan Pekerja Tambang" yang digelar oleh Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (SPARTAN) di Cikini, Jumat (25/5/2012).

Untuk itu politisi PDI Perjuangan tersbeut menilai tidak ada jalan lain bagi para pekerja tambang dan seluruh rakyat Indonesia kecuali membangun perlawanan dengan menuntut Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia dan membangun gerakan rakyat menduduki tambang-tambang asing di negeri ini.

"Tidak ada jalan lain kecuali menasionalisasi perusahan -perusahaan asing itu dan rakyat harus memulai gerakan - gerakan pendudukan tambang tambang asing. Karena hampir semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu memihak pada kekuatan modal, kekuatan negara asing," tandasnya.

Menurut Nur Suhud, gerakan tersebut harus dimulai untuk mengatasi tekanan-tekanan dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan besar untuk menguasai sumberdaya alam dan mempertahankan hegemoninya di negeri ini. "Bergerak dulu perkara kita akan menghadapi peradilan internasional itu urusan kesekian," terangnya.

Anggota Komisi Ketenaga kerjaan ini menilai penerapan Permen ESDM 07 yang hanya ditujukan kepada pengusaha nasional pemegang IPR dan IUP menjadi bukti betapa pemerintah telah mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan segelintir pemilik modal yang sudah berpuluh tahun bercokol dan menguasai kekayaan alam kita.

"Kontrak Karya tidak disentuh, apalagi, itu sudah menjadi bukti bahwa aturan ini dikeluarkan hanya untuk mempertahankan hegemoni asing , padahal mereka sudah bertahun-tahun mengeruk kekayaan alam negeri ini dengan skala yang besar-besaran, dijarah sudah kita," paparnya.

Disisi lain Ruswandi Akbar pekerja tambang dari Pinisiang Mining Industri yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tenggara menilai langkah pemerintah yang tidak memperhitungkan nasib para pekerja tambang di perusahaan tambang rakyat skala kecil dan menengah telah membuat mereka terancam tidak dapat lagi bekerja.

"Kami kecewa pemerintah sama sekali mengabaikan keberadaan kami, pekerja tambang, yang berada dibawah naungan perusahaaan tambang nasional. Saat ini saja di daerah Morowali sudah ada 600 pekerja dari 2 perusahaan yang dirumahkan, nasib kami hari demi hari seolah tinggal menunggu waktu saja," paparnya saat ditemui Seruu.com di sela diskusi.

Menurut Ruswandi pangkal persoalan terletak pada keluarnya Peraturan Menteri ESDM no 7/2012 yang melarang perusahaan pemegang IUP ddan IPR yang perusahaan kecil dan menengah tentang pemurnian hasil tambang.

"Akibat aturan itu saat ini hasil tambang yang dimiliki perusahaan tidak bisa diekspor ke luar negeri. Karena tidak ada pemasukan akhirnya mereka , pengusaha, menyatakan tidak mampu menanggung beban produksi dan biaya maka pekerja dirumahkan.  Bayangkan kami makan dari apa jika tidak bekerja," paparnya.

Buat Ruswandi sebagai putra asli Morowali, ia mendukung niat pemerintah selama itu tidak mengorbankan masyarakat dan orang kecil. "Buat saya langkah mereka saat ini sudah salah kaprah, mereka bohong kalau bilang niat mereka baik. Faktanya nasib kami jadi taruhan. Saya kira kalau benar pemerintah sudah melakukan perhitungan matang maka tidak akan ada protes. Dan kami tidak akan merasa terancam," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya sekitar 200 pekerja tambang kemarin mendatangi Komisi IX DPR RI untuk mengadukan nasib mereka dan menuntut agar pemerintah dan DPR tidak mengorbankan rakyat kecil dalam berbagai kebijakannya.

Mereka juga menuntut agar Permen 07 yang menjadi pangkal persoalan dicabut atau dibatalkan. Pasalnya gara-gara aturan tersebut puluhan perusahaan tambang nasional terancam gulung tikar akibat tidak mampu memenuhi ketentuan permen yang mewajibkan pembangunan smelter (pabrik pemurnian hasil tambang) dalam waktu 3 bulan.

Hadir dalam diskusi di Cikini tersebut Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Suhud, Ketua KSPSI Andi Ghani Nuwawea, Pengamat Sosial Salamuddin Daeng, Direktur Indosolution Agus Muldya Natakusumah dan Ratna Sarumpaet. [Musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (2 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU