KADIN : Pengusaha Bisa Tuntut Pemerintah Bila Sudah Kantongi Eksportir Terdaftar Namun Belum Bisa Ekspor!
Bambang Sujagad (aini/Seruu.com)
"Permen 7 sudah diklarifikasi dengan 4 syarat, setelah itu bisa ekspor lagi. Kalau masih belum bisa ekspor nuntut lah, untuk itu nanti Kadin bersama dengan ESDM membuat Web yang bisa apply untuk dapatkan rekomendasi ET sama ijin ekspor, jadi pengusaha nggak perlu datang ke kantor pemerintah satu-persatu,"

Jakarta, Seruu.com - Kemendag telah keluarkan permendag 29 berlaku 7 mei 2012, ketentuan ekspor produk pertambangan. Mereka sepakat dengan ESDM mengatur ekspor 65 raw material. Tahap awal eksportir harus terdaftar di ESDM lalu ke Kemendag. Pengusaha tambang harus punya road map sampai industri hilirnya. Itulah  syarat menjadi eksportir terdaftar. Untuk setiap pelaksanaan ekspor wajib bayar royalti dan wajib verifikasi untuk cek kebenaran hasil mineral yang diekspornya. Sementara itu Kemenkeu  siapkan HPE sebagai dasar pemerintah untuk pemungutan bea keluar. Dengan dipenuhinya syarat-syarat ini pengusaha tambang yang telah menjadi eksportir terdaftar berhak melakukan ekspor lagi. Dan bila kondisi ini dipersulit oleh pemerintah, maka pengusaha tambang mineral tersebut berhak menuntut pemerintah, hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia Bidang Riset dan Teknologi, Bambang Sujagad.

"Permen 7 sudah diklarifikasi dengan 4 syarat, setelah itu bisa ekspor lagi. Kalau masih belum bisa ekspor nuntut lah, untuk itu nanti Kadin bersama dengan ESDM membuat Web yang bisa apply untuk dapatkan rekomendasi ET sama ijin ekspor, jadi pengusaha nggak perlu datang ke kantor pemerintah satu-persatu," jelas Bambang saai dijumpai Seruu.com seusai menghadiri Expo Tekstil di Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Bambang mengakui, pihaknya kini tengah menjadi perantara antara pengusaha tambang dan pemerintah untuk pengurusan syarat keluarnya rekomendasi ET (Ekspor Terbatas) hingga menjadi Eksportir Terdaftar  melalui web resmi yang dibuat KADIN dan telah disetujui KESDM untuk mempercepat keluarnya ini ekspor ini. Namun ini bukan berarti pihaknya memihak pemerintah.

"Kita memfasiliti bukan memihak pemerintah, salah itu kalau bilang kita memihak. Saat ini di pemerintah ada 700-an yang mengurus C&C, dan baru  280 perusahaan yang dapat. Karena nggak ada sistem, makanya kita  membuat sistem baru di web itu kan membantu. Semua asosiasi sudah kita undang dalam morning tea bersama ESDM dan mereka tidak ada komplain," ungkap Bambang.

Kadin mengharap supaya proses dari klarifikasi permen 7 dipercepat dengan adanya web online ini hingga para buruh tambang yang dirumahkan bisa bekerja kembali.

"Kalau nanti dia bisa ekspor lagi kan para buruh yang dirumahkan bisa bekerja kembali, sekarang ini masih  ada satu yang bisa ekspor yaitu ANTAM," pungkasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU