Anggota Komisi VI: PHK Buruh Urusan Perut, Kementrian Tidak Bisa Hanya Minta Maaf!
Diskusi Spartan Terkait PHK Massal
Kementrian tidak bisa hanya minta maaf, ini urusan perut"

Jakarta, Seruu.com - Hendra Daniel Kordinator SPARTAN menegaskan bahwa pihaknya hari ini (5/6) tengah menggelar aksi aksi serentak menuntut perhatian pemerintah terhadap ancaman PHK Massal yang dialami oleh Pekerja Tambang Rakyat akibat peraturan Permen ESDM 07/2012. aksi SPARTAN dengan sasaran lokasi aksi gedung DPRD Kab.Morowali dan Kantor Bupati Morowali, Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikan Hendra saat dihubungi Seruu.com Selasa (05/6/2012).

"Sekarang massa aksi sedang bergerak ke kantor DPRD, jumlah massa kurang lebih 2000 orang", katanya singkat.

Sementara itu menurut anggota Komisi VI, Sukur Nababan aksi ini terjadi karena pemerintah bekerja tidak terintegritas, dan mereka memposisikan hanya dari satu sisi pandang hingga dalam menerbitan permen 7 ini ada yang terluput. Hal ini disampaikannya kepada Seruu.com, Selasa (5/6).

"Pertama pemerintah tidak memberi waktu cukup untuk smelter, harusnya konsisten dengan UU Minerba yaitu tahun 2014 namun ini terhambat karena adanya permen 7. Yang kedua pemerintah tidak melihat banyaknya buruh yang bekerja disana, sehingga bila ekspor dihentikan maka berhenti kegiatan, dan peerjaan masyarakat", tutur Sukur.

Sekretaris Kelompok Kerja Komisi (Poksi) VI Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menyatakan pada pemerintah bahwa indikasi pelanggaran HAM ini tidak hanya dditimpali dengan maaf. Dan bisa dilihat adanya kesamaan misi dari buruh dan pengusaha tambang untuk sama-sama perjuangkan nasibnya.

"Kementrian tidak bisa hanya minta maaf, ini urusan perut", tegasnya.

Sukur menambahkan dalam hal ini Komisi IX DPR RI juga harus turut memikirkan nasib para buruh tambang, dan daria wal jangan hanya berkata tentang ekspor tanah air saja. Karean Ia berpendapat banyak keputusan pemerintah dilihat hanya dari satu aspek, sehingga tidak memikirkan aspek lain.

"Jangan yang dipikirin add value atau pendapatan negara saja, bagaimana membangun smelter dan nasib buruh juga harus dipikirkan. Mau dibawa kemana negara ini kalau pemikiran pemerintahnya hanya sebatas itu", tandasnya.

Saat ini, Sukur berpendapat keputusan yang diambil pemerintah lebih bijak bila diambil jalan tengahnya, bagaimana para buruh bisa tetap bekerja dan perusahaan bisa melanjutkan membuat smelter.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU