Pengamat: Pengendalian BBM Dengan Stiker Mudah Diucapkan Tapi Susah Diwudjudkan
Seorang pegawai perusahaan BUMN menunjukan stiker khusus pelarangan penggunaan BBM subsidi bagi mobil pemerintah, BUMN, BUMD maupun TNI dan POLRI (Foto: Ain/Seruu.com)
Dalam pandangan saya yang paling menentukan itu bukan stikernya tetapi bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) , mengkomunikasikannya kepada para anggota kabinetnya, Gubernur dan Bupati serta para petinggi tersebut melakukan komunikasi dan penyadaran betapa kondisi BBM bersubsidi ini dalam keadaan darurat - Agus Mudya

Jakarta, Seruu.com - Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan melarang penggunaan BBM subsidi dan pemasangan stiker khusus sejak awal Juni 2012 kemarin bagi mobil pemerintah, BUMN, BUMD maupun TNI dan POLRI menurut Agus Muldya, Pengamat Sosial dan Energi bisa dikatakan bahwa kebijakan pembatasan atau pengendalian BBM  subsidi ini merupakan kebijakan darurat untuk melakukan penghematan. Ia berpendapat kuota 40 juta KL tidak akan bisa dihemat dan mampu  kebutuhan tahun ini hanya dengan menggunakan stiker terhadap mobil pemerintah. Hal ini disampaikan pria yang juga menjabat sebagai Direktur Indosolutindo itu kepada Seruu.com, Rabu (6/6/2012).

"Dalam pandangan saya yang paling menentukan itu bukan stikernya tetapi bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) , mengkomunikasikannya kepada para anggota kabinetnya, Gubernur dan Bupati serta para petinggi tersebut melakukan komunikasi dan penyadaran betapa kondisi BBM bersubsidi ini dalam keadaan darurat," ucap Agus.

Agus berpendapat dengan menggunakan komunikasi yang intens dan menyentuh, serta membangkitkan pemahaman yang berpihak kepada kepentingan Indonesia, ia yakin pengendalian ini akan lebih berhasil daripada hanya memakai striker.

Berhemat dalam pandangan Agus bagi para pejabat buat bisa jadi mudah diucapkan dan tidak mudah diwujudkan,  proses penyadaran ini dimungkinkan  bisa berhasil walau kecil peluangnya .

"Semoga berhasil karena jika berhasil banyak hasil ikutannya. Sebagai contoh hak otonomi Bupati memberikan ijin pertambangan sekarang sudah bisa diambil pusat kembali prinsipnya," katanya.

Bahkan Alumni UI ini menyebutkan dirinya lebih suka melihat bahwa pembatasan BBM subsidi lebih praktis dengan naiknya harga, namun tetapi jumlah kenaikannya terjangkau daya beli dan mampu mengurangi spekulasi serta membuka peluang munculnya bahan bakar alternative serta energy yang lebih sustainable.

"Substansinya Indonesia perlu menjalankan Roadmap atau Strategy Energy sebagai tulang punggung pembangunan nasionalnya. Apakah LNG, LGV, Biomas , Batubara, Energy matahari, Angin, Pasang dan Geothermal dan Airnya. Inilah kebijakan yang perlu diwujudkan secara nasional sehingga bangsa indonesia tidak selalu kena jebakan menjadikan sebuah  masalahnya, padahal di negeri ini bahan mentah apa saja ada dan orang Indonesia berkemampuan unggul," tandas Agus. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU