Pengusaha dan Buruh Tambang Harus Tuntut Permen 07 Lewat Jalur Hukum
Pertambangan Batubara (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Polemik Permen ESDM No 7 th 2012 mulai dari implementasi hingga dampak dan pengaturan hingga kini belum juga ada satu titik temu yang tepat dan tidak merugikan pengusaha dan juga buruh. Justru menurut ahli hukum Ahmad Suryono SH ada satu keanehan mendasar yang menimbulkan tanda tanya besar, ketika melihat rilis  resmi ESDM Ia mempertanyakan kenapa UU yang dipakai UU Minerba tapi yang diatur hanya mineral saja. Hal ini disampaikan Ahmad Suryono saat dihubungi Seruu.com, Rabu (6/6/2012).

"Bagaimana dengan batubara, belum diatur, akan diatur atau tidak diatur?", cetus Suryono.

Menurutnya Permen ESDM No 7 th 2012 merupakan usaha sistematis untuk merobohkan usaha nasional yang dalam segi permodalan sangat terbatas dibanding pengusaha asing yang modalnya lebih besar.

Terjadi pemaksaan regulasi di dalam permen ini. Bahkan dengan adanya permen ini selain hilangnya kepercayaan investor terhadap pengusaha, para investor juga bisa menindaklanjuti implementasi tersebut ke dalam pejanjian investasi Internasional yaitu Bilateral Investment Treatys (BITs).

"Ada 2 hal yang harus dipusatkan diantara Permen dan perjanjian Bilateral Investment Treaty's (BITs), ada konsekuaensi dari BITs atas Permen 7. BITs mengatur perjanjian investasi 2 negara", kata Suryono.

"Secara logis investor minta dilindungi sama saat kita berinvestasi dengan negara lain. Bila tidak ada perlindungan dalam berinvetasi akan timbul ketidakpercayaan sehingga perusahaan yang menengah ke bawah akan gulung tikar," sambungnya.

Suryono menambahkan dalam implementasinya permen tersebut akan ada banyak konsekuensi lain, selain pengusaha mineral dengan skala kecil akan tutup, dan sisi positifnya perusahaan mineral dengan skala besar akan mendapatkan cost tambahan.

Ia berpendapat respon pemerintah ESDM kurang dengan banyaknya IUP di daerah karena tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan lainnya. Negara sebagai regulator, dan penambang sebagai pelaksana mengalami misharmony.

Suryono mengimbau agar pengusaha tambang melakukan perlawanan hukum terhadap Permen 7 sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih banyak lagi.

"Ini bisa dilawan melalui MA karena ini bukanlah UU melainkan permen. Perlawanan lain terhadap permen bisa karena bertentangan dengan UU Minerba, namun ini penyelesainnya berat," tukasnya.

Menurutnya dalam permen ini ada retriksi sistematis dengan aroma penindasan dari investor besar yang dapatkan IUP besar dari bupati namun tidak dari pusat karena dipotong di daerah. Suryono menyebutkan dua perlawanan extra yudisiil untuk mendesak permen ini dicabut.

"Yaitu melawan secara hukum lewat MA atau gugatan lain. Dan melakukan aksi serentak di daerah dan pusat mulai buruh hingga  pengusaha tambang agar permen ini dicabut," tutupnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU