Jakarta Butuh Transportasi Umum, Bukan Langsung Melarang Masyarakat Gunakan BBM Subsidi
politisi PDI-P Efendi Simbolon (Foto: Ain/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Jakarta telah menduduki posisi teratas dalam over kuota konsumsi BBM subsidi yaitu melebihi kuota hingga 35%, diteruskan oleh Jawa Barat 17,77%, dan Riau serta Kalimantan Barat 16% lebih. Secara nasional memang kuota konsumsi BBM subsidi dinyatakan over.

Melihat situasi inipun akhirnya pemerintah kebingungan dan akhirnya membuat beberapa kebijakan untuk menghemat penggunaan BBM subsidi. Program awal yang sudah mulai direalisasikan 1 Juni kemarin di wilayah Jabodetabek adalah pelarangan konsumsi BBM subsidi untuk kendaraan pelat merah, kendaraan BUMN, BUMD, TNI, dan POlRI.

Namun politisi PDI-P Efendi Simbolon berpendapat jika ingin melakukan penghematan bukan pengendara yang dilarang untuk tidak mengkonsumsi,  tapi bagaimana pemerintah membangun sarana prasarana transportasi umum hingga masyarakat tidak bebondong-bondong beli mobil maupun motor.
.
"Dengan demikian pasti akan drop penggunaan BBM, nanti lama-lama BBM  itu tidak laku, sebagai contoh Singapore itu nggak ada orang naik motor, paling banyak 500 motor. Tapi Jakarta bisa sampai 12 juta sepeda motor. Itu kan menunjukan bahwa sebenarnya tidak ada transportasi umum, tidak ada transportasi massal. Yang ada kopaja aja kita, banyangkan negeri yang sebesar ini!", cetus Efendi Simbolon saat ditemui di DPR RI Selasa (12/6/12).

Dilihat dari sisi penghematan, menurutnya Singapore dengan konsumsi 20.000MW dibanding Indonesia yang baru 35.000MW, memang Singapore seluruhnya menggunakan gas maka lebih hemat dalam artian hemat energy  bukan dilarang menggunakan listrik.

"Dia menghemat energy bukan tidak boleh menggunakan listrik lho, tapi bagaimana membakar pembangkit dengan energy primer yang lebih murah. Apa itu? Yaitu gas, kenapa kita jual ke Singapore, itu harusnya disuspen ditarik balik ke Indonesia, maka pembangkit kita khususnya di 8 pembangkit yang sekitar 27 triliun  pemborosan yang menurut audit BPK itu bisa kita minimalisir, sehinga kata hemat itu bukan kepada anda berapa liter menggunakan, berapa KWH digunakan tetapi harga per KWH-nya yang murah", papar Efendi.

Penggunaan BBM subsidi menurutnya  sepanjang tidak ada infrastruktur yang dibangun dan masih angan-angan maka penghematan tidak akan pernah bisa sukses.

"Urusin ini Kopaja atau Metromini, urusin rute aja padahal  menghasilkan hal untuk memobilisasi 6-7 juta masyarakat di Jakarta saja sudah tidak mampu, ini contoh untuk Jakarta saja sudah tidak mampu lagi dengan  kendaraan roda 4, roda 2 harus sudah dibawah di under ground, kalau dihitung total biaya mungkin tidak sepadan dengan berapa penghematan yang kita harapkan, mungkin 50 triliun tidak lebih dari itu". [Ain]

KOMENTAR SERUU