Poempida : Segera Revisi Aturan Menteri Yang Timbulkan PHK Massal Pekerja Tambang!
Demo Buruh Tambang Spartan di DPRD Kendari (foto : Adjie / Seruu.com)
Kami mendesak agar kedua Peraturan Menteri tersebut dapat segera direvisi, dan diberlakukan suatu peraturan yang lebih lugas, jelas dan transparan, yang dapat menjawab tantangan amanat UU Minerba no. 4 Tahun 2009, tanpa berakibat pada tutupnya kegiatan usaha di sektor pertambangan yang lebih lanjut berdampak pada terjadinya PHK massal,

Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menilai implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 07 dan No. 11 Tahun 2012 yang berpotensi dampak PHK massal harus disikapi serius oleh pemerintah.
 

Dalam siaran persnya yang diterima redaksi seruu.com, Rabu (13/6/2012) sore ini, Poempida mengatakan bahwa meski secara prinsip dirinya menyetujui diperlukan suatu langkah kongkrit dalam menindaklanjuti amanat UU Minerba no 4 Th 2009, dengan semangat untuk menciptakan industri hilir sektor pertambangan yang berpotensi penciptaan lapangan pekerjaan dan penguatan pasar mineral domestik, namun hal itu harus dilakukan dengan kajian komprehensif yang tidak mengorbankan rakyat kecil.
 

“Banyak laporan telah terjadi gejala PHK massal yang sangat mengkhawatirkan di sektor pertambangan akhir-akhir ini sehubungan dengan diberlakukannya kedua Peraturan Menteri di atas,” kata Poempida, Rabu (13/6/2012).
 

Hal ini lanjut Poempida menyebabkan banyak kendala operasi dan investasi bagi para pengusaha tambang yang kemudian berpotensi menyebabkan PHK massal. “Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini proses PHK tersebut sudah dan sedang terjadi, “ tegasnya.
 

Untuk itu ia mengingatkan pemerintah harus memperhatikan kondisi tersebut dan mempertimbangkan kembali dampak buruk dari kebijakan tersebut.


"Kami mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional yang mempunyai semangat “Pro Poor, Pro Job, Pro Growth”, maka kami menghimbau agar pihak Kementrian ESDM RI segera mengambil tindakan-tindakan untuk dapat menetralisasi preseden buruk dari permasalahan yang terjadi berkaitan dengan diberlakukannya kedua Peraturan Menteri tersebut," tegasnya.


Lebih lanjut ia juga mendesak agar dua peraturan menteri yang berdampak langsung terhadap nasib pekerja tambang tersebut dapat direvisi.
 

“Kami mendesak agar kedua Peraturan Menteri tersebut dapat segera direvisi, dan diberlakukan suatu peraturan yang lebih lugas, jelas dan transparan, yang dapat menjawab tantangan amanat UU Minerba no. 4 Tahun 2009, tanpa berakibat pada tutupnya kegiatan usaha di sektor pertambangan yang lebih lanjut berdampak pada terjadinya PHK massal,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya ratusan pekerja tambang menggelar audiensi dengan komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu untuk mengadukan nasib mereka yang terancam PHK massal akibat implementasi peraturan Menteri ESDM 07 / 2012 dan peraturan Menteri Perdagangan yang mengenakan Bea Keluar Ekspor terhadap hasil tambang mineral mentah.


Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional di Morowali dan Kendari juga telah menggelar aksi besar - besaran menolak PHK massal dan menuntut jaminan pemerintah bila PHK benar-benar menimpa mereka. [csr/mus]


 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU