Bupati Kutai Tak gentar Digugat 2 Milyar USD Oleh Investor Asing
Bupati Kutai Timur, Isran Noor

Jakarta, Seruu.com - Isran Noor Bupati Kutai Timur menyatakan tidak ada negosiasi dan tak gentar menghadapi gugatan Churchill Mining Plc, sebuah perusahaan pertambangan asal Inggris yang mengadukan dirinya, Presiden Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM dan BKPN ke Badan Arbitrase Internasional.

Chorcill Mining Plc mengajukan gugatan ke Arbitrase Internasional terkait dengan pencabutan izin Kuasa Pertambangan 4 perusahaan yang diklaim sebagai milik Chorcill Mining Plc. Sebesar 2 Milyar US Dolar. Dengan adanya pencabutan izin 4 perusahaan tersebut, mereka menganggap itu adalah penyitaan kekayaan mereka dan juga sebagai tindakan perlakuan tidak setara antara investor asing dan lokal.

“Setelah kami pelajari mereka tidak memiliki dasar yang kuat, dan untuk apa kita takut, karena yang kita lakukan sudah benar,” ujarnya di Kantor Sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Jakarta (15/6/2012).

Sebelumnya melalui berbagai pemberitaan di media massa internasional Churchill menyebutkan bahwa ia telah membeli 75% saham dari Ridlatama Group yang telah mempunyai 4 Izin Usaha Pertambangan di Kutai Timur, namun saat Bupati Kutai Timur mengirimkan surat pada Ridlatama Group untuk menanyakan kepemilikan saham Chorcill di Ridlatama, dan dijawab bahwa Ridlatama Group 100 persen milik lokal, dan hubungannya dengan Chorcill hanya sebagai  Master Services Agreement.

Tapi dalam permohonan arbitrase yang mereka ajukan, mereka tidak memberikan rincian dan bukti kepemilikannya dan saham di 4 perusahaan tersebut, dan berita-berita yang beredar luas di dunia internasional banyak informasi yang tidak seimbang, ini yang sangat kami sayangkan,” ungkap Kuasa Hukum Pemprov Kutai Timur Diri Darmawan.

Dalam siaran persnya Chorcill, mereka menuntut Republik Indonesia sebesar 2 Milyar US Dollar, ini adalah merupakan tuntutan terbesar yang pernah diajukan satu pihak pada Republik Indonesia.

“Ini akan sangat merepotkan Pemerintah RI, karena putusan dari Arbitrase Internasional berlaku secara internasional, bahkan dengan Arbitrase ini mereka dapat menyita kekayaan indonesia, oleh karenanya arbitrase yang diajukan oleh Chorcill ini harus mendapat perhatian serta tanggapan dari para pihak yang dalam laporan tersebut sebagai termohon,” tambahnya.

Konflik ini dipicu saat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencabut Kuasa Pertambangan (KP) 4 perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kutai Timur, karena Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mendapatkan surat laporan audit khusus yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, atas KP-KP yang dibuatkan pada tahun 2006-2008.

Audit BPK ini dilaksanakan mulai september 2008, dalam laporan hasil audit khusus itu, BPK mengindikasikan adanya lima KP yang berdasarkan data-data yang mereka temukan dilapangan adalah palsu, uraian dalam laporan BPK itu sangat jelas, salah satu alasannya karena kode penomoran yang terbalik, kemudian ada juga keterangan dari Menteri Kehutanan kepada Bupati Kutai Timur, yang menyatakan bahwa kegiatan 4 perusahan ini dilakukan diatas kawasan hutan produksi, yang berdasarkan peraturan perundangan berlaku, hanya dapat dilakukan apabila sudah dapat izin dari menteri kehutanan, sementara Menteri Kehutanan tidak pernah memberikan izin tersebut, oleh karenanya meminta bupati kutai timur untuk menghentikan kegiatan dikawasan hutan tesebut dan mencabut KP-KP tersebut. [Ain]

KOMENTAR SERUU