Rudi Rubiandini Harapkan Jepang Tak Hanya Tuntut Lewat WTO Tapi Buka Investasi Teknologi
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubandini (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Menghadapi rencana tuntutan Jepang kepada Indonesia, akibat terhentinya ekspor mineral melalui World Trade Organization (WTO) pemerintah mengaku masih akan berkomunikasi dengan WTO terkait implementasi dari Permen ESDM no 7 tahun 2012. Hal ini disampaikan Wakil Menteri ESDM yang baru dilantik 14 Juni kemarin, Rudi Rubandini, pihaknya juga berharap agar Jepang tak hanya menuntut  melalui WTO tapi juga bis bekerjasama untuk industri hilirisasi.

"Dari Indonesia jangan hanya dikeruk saja dan diambil mentahnya,  tapi mereka juga bisa menanamkan modal di kita. Kedepan kita tak hanya menjual dan mereka membeli sesuatu tetapi merekapun harus membawa teknologi dan permodalannya pindah ke Indonesia, kan mereka lama kerjasama dengan kita pasti mereka melakukan itu, kita bersabar saja", jelasnya saat dihubungi Seruu.com Sabtu siang tadi (16/6/12).

Meskipun belum tahu persis rencana penuntutan tersebut, Rubi menilai niat Permen 7 sangat bagus untuk meningkatkan add value dalam negeri. Ia mengakui dalam implementasi pasti akan datang banyak komplain yang mereasa dirugikan akibat pemberhentian ekspor sejak 6 Mei ini

" Niatnya sudah bagus saya mendukung itu, tapi bila akhirnya pembeli complain itu sudah pasti kita pelan-pelan lah, kita ajak mereka untuk membawa modal tambahan kesini untuk meningkatkan penjualan ke Jepang jadi nanti barang mentah semua", tutur Rubi.

Sementara itu Menteri Perdagangan Gita Wirjawan 3 hari lalu menyatakan akan mencari tahu latar belakang terjadinya penuntutan Jepang terhadap indonesia terkait larangan ekspor mineral mentah ini. Gita mengatakan Indonesia tetap membuka peluang penyelesaian ketentuan ekspor bijih mineral secara bilateral terhadap Jepang selain penyelesaian melalui forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Mereka (industri manufaktur di Jepang) memerlukan nikel, tapi pemerintah sudah konsisten untuk melakukan hilirisasi industri nasional sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," kata Gita. [Ain]

KOMENTAR SERUU