ESDM Tidak Mampu Memberikan Punishment Terhadap Inefisiensi Yang Dilakukan PLN
Anggota Komisi VII Efendi Simbolon (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Inefisiensi PLN yang mencapai 93 triliun dan membocorkan dana APBN sebesar 27 triliun akibat lambatnya poyek 10.000 MW dan mau tidak mau harus menggunakan BBM sebagai pengganti batubara membuat sejumlah pihak geram salah satunya anggota Komisi VII DPR RI Efendi Simbolon, menurutnya punishment yang bisa dilakukan DPR dalam fungsi pengawasannya adalah bagaimana meningkatkan kinerja aparatur PLN dan ESDM agar efisiensi itu terjadi.

"Setahu saya di road map energy mix di tahun 2013 itu sudah banyak akan menggunakan energy baru dan terbarukan", jelasnya saat ditemui Seruu.com minggu lalu.

Ia berpendapat ada beberapa hal yang membuat lambatnya progres proyek 10.000 MW diantaranya karena kurang tepatnya timing dalam perencanaan.

"Mungkin planningnya yang nggak pas, dulu Tahap I terkesan dipaksakan oleh pemerintah Sby-Jk, ternyata dibuat sebagai kampanye politik. Kemampuan PLN tidak lebih dari 2000 sampai 3000 MW. Dibuat sebagai kmpanye politik jadi 10.000MW.", tambah politisi partai PDI-P ini.

Sementara itu, Rudi Rubiandini Wakil Menteri ESDM menyatakan pemerintah ESDM tidak bisa memberikan punishment apapun karena PLN adalah bagian dari pemerintah. Sementara sanksi hanya dilakukan dalam PLN itu sendiri bukan dari pemerintah.

"kita hanya bisa ajak PLN untuk bisa efisien kalu buat punishment nggak bisa karena PLN bagian dari kita juga pemerintah. Sanksinya dilakukan di dalam PLN itu sendiri tapi bukan di luar PLN, kita hanya mengajak agar PLN efisien jelas, tapi kita nggak bisa apa Dirut PLN dipecat kan nggak juga. Kita perbaiki aja pelan-pelan dari dalam. Infrastruktur baik pembangkit-pembangkitnya yang memang disesuaikan dengan kebutuhan", papar Rubi saat dihubungi sore tadi (16/6/12).

Infrastruktur pembangkit ini menurutnya semisal batubara dan gas, begitu juga untuk infrastruktur pipa-pipanya yang telat koneksinya belum sempurna bisa tersambung dengan volume yang dibutuhkan seperti sekarang yang terjadi dari MR belum bisa terserap semua oleh PLN, terus dari Jatim dari PSB dari 130MW baru diserap 80MW.

"Makanya di dalan program saya kemarin saya ingin membantu agar infrastruktur untuk konversi energi, pemindahan BBM ke BBG, untuk kecepatan PLN mendapatkan listri yang cukup itu menjadi prioritas", tambahnya.

Ia berpandangan di daerah luar Jawa ada yang harus ditumbuh kembangkan, yaitu keberanian orang membantu membuat listrik di mulut tambang kalau itu ada di mulut tambang misalnya memproduksi batubara dan menghasilkan listrik disana maka tidak perlu pengangkutan-pengangkutan terlalu jauh langsung jadi listrik, dan dari listriknya ditransfer ke tetangganya yang tidak terlalu jauh juga contoh pabrik smelter dsb.

"Maka tidak harus repot-repot membangkitkan pembangkit listrik dari PLN tetapi antar company itu sudah saling memberi, jadi temen-temen bupati, gubernur kita ingin ajak mereka selesaikan masalahnya di tempat masing-masing karena sumber ada di sana", tutupnya. [Ain]

KOMENTAR SERUU