Berikut Bukti Pengusaha Nasional Bayar Pajak Lebih Besar Dari Pemegang KK!
Aksi menuntuk penutupan Freeport

Jakarta, Seruu.com - Ternyata pengusaha nasional terkena kewajiban pajak yang lebih besar dari yang harus dibayarkan oleh pengusaha asing yang memegang Kontrak Karya. Hal tersebut terungkap dari data yang didapatkan oleh seruu.com berdasarkan wawancara dengan sejumlah pengusaha nasional dan dari acuan aturan yang berlaku. Berikut tabelnya :

 

Keterangan

IUP/IPR

KK

PPH 25

25%

25%

PPH 23

10%

10%

PPH

10%

10%

PPH 21

5%-30%

5%-30%

ROYALTI

5%

1%-3,75%

BK (Pajak Ekspor)

20%

0%

Insentif Pajak

0%

Holiday Tax

Tipe Perhitungan Pajak

-

Nail down

Dari tabel diatas bisa nampak perbedaan pajak yang harus dibayarkan oleh IUP dan Kontrak Karya, dan tampak jelas disparitas jumlah pajak yang dibayarkan. Itulah mengapa perusahaan mineral nasional pemegang IUP merasa ditindas dan dianaktirikan oleh pemerintah terlebih sejak diadakannya BK 20% sesuai syarat ekspor ore dari Permen ESDM no 7 th 2012 yang memberatkan pengusaha tambang nasional.

Seperti yang disampaikan Ketum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) Poltak Sitanggang, dirinya menegaskan disparitas ini tak hanya membuat pengusaha mineral nasional tak mampu bersaing di pasar global tapi juga pasar internasional. Hal ini disampaikannya saat ditemui Seruu.com di kantornya kemarin.

"Biaya terbesar dalam pertambangan adalah biaya eksplorasi, untuk menentukan komoditas apa dan seberapa besar jumlahnya dan 1 lokasi. Sebagai gambaran untuk mendapatkan atau mengukur komoditas apakah apa besi, nikel, tembaga, emas, per 2000 Ha kita butuhkan biaya U$20 juta. Kalau untuk IUP pada saat kita tidak mendapatkan apa2 disini kerugian kita tanggung sendiri", jelasnya kepada Seruu.com.

Poltak melanjutkan, saat IUP menentukan dan melakukan produksi itu dengan biaya progresif seperti itu, brbanding terbalik untuk KK dimana saat mereka sudah mendapatkan mereka bisa restitusi biaya eksplorasi sepenuhnya dari pemerintah.

"Dan itu sangat memberatkan bagi kita, jadi sebenarnya di dalam negeri kita sudah tidak mampu berkompetensi. Walaupun begitu kita tetap bisa bersaing dengan KK. Tapi sejak dikenakannya BK 20% dan royalty yang lebih besar ini di kita tidak mampu lagi bersaing di dalam negeri apalagi pasar global, jadi kita dibunuh oleh bangsa sendiri", tambahnya.

Holiday tax dalam impor barang modal dinilainya juga memberatkan pengusaha mineral nasional, dimana menurut Poltak mereka mendapat keringanan tax yang ditentukan dengan BKPN, misalnya jika IUP membeli dari alat berat 6 Milyar KK bisa kurang dari 6 M.

"Mereka tidak dikenakan pajak barang modal (holiday tax). Kalau nail down hitungan menurun, kalau kita progressif. Kalau mereka banyak keringanan dari point seperti yang saya terangkan tadi itu, mereka dapat keringanan dengan metode nail down", tandasnya.

Untuk itu buat Poltak klaim yang selama ini dilontarkan oleh Freeport bahwa mereka membayar pajak lebih besar serta ancaman akan hengkang jika dikenakan biaya yang sama dengan pengusaha nasional dibuktikan maka menurutnya Pemerintah tidak perlu takut dan menyembah-nyembah terhadap Amerika demi Freeport.

"Ini yang tidak fair dan buat saya ancaman itu cuma gertak sambal saja. Buktikan siapa yang lebih peduli terhadap negeri ini kami (pengusaha nasional) atau mereka (pemegang KK), kalau mereka tidak mampu kelola, kami pengusaha nasional siap ambil alih dan siap membayar semua kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku selama ini." pungkas Poltak. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU