APEMINDO Nilai Dahlan Iskan Tidak Paham, Penundaan Renegoisasi = Pelanggaran Terhadap UUD 1945 dan Pancasila
Poltak Sitanggang, Ketua Umum APEMINDO (foto : Saifullah Halim/ Seruu.com)
Sesuai UU No. 4 Tahun 2009, renegoisasi Kontrak Karya harusnya sudah dilakukan. Sekarang tahun 2012, berarti sudah 3 tahun lebih amanah rakyat , amanah Undang Undang diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Jadi buat saya saat ini siapa yang primitif, rakyat, masyarakat Indonesia atau Pemerintah?,

Jakarta, Seruu.com - Pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menilai tindakan nasionalisasi hanya dilakukan oleh bangsa primitif menuai kecaman dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tambang Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang. Menurutnya sebagai menteri Dahlan tidak paham dengan proses perampokan kekayaan alam di Indonesia yang dilakukan oleh para pemegang Kontrak Karya di negeri ini.


"Sesuai UU No. 4 Tahun 2009, renegoisasi Kontrak Karya harusnya sudah dilakukan. Sekarang tahun 2012, berarti sudah 3 tahun lebih amanah rakyat , amanah Undang Undang diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Jadi buat saya saat ini siapa yang primitif, rakyat, masyarakat Indonesia atau Pemerintah?," terang Poltak saat dihubungi seruu.com melalui sambungan telepon, Selasa (19/6/2012).


UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba menurut Poltak telah dengan tegas mengatur mengenai renegosiasi sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 dimana seluruh kekayaan alam di negeri ini seharusnya dan selayaknya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


"Jadi penundaan renegoisasi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Ini pelanggaran serius," tukasnya.


Sehingga menurut Poltak ketika pilihan rakyat kemudian adalah melakukan nasionalisasi itu bukanlah langkah primitif, namun langkah yang rasional dan logis mengingat mereka hanya mempertahankan apa yang diyakininya sebagai hak bagi rakyat Indonesia.


"Jadi buat saya tahapan renegoisasi sudah selesai dengan sendirinya, ketidakmampuan pemerintah, ketidakmampuan menteri-menteri melakukan itu menunjukan bahwa hak rakyat sudah dilangkahi. Jadi tahapan nasionalisasi seperti yang diinginkan berbagai pihak itu merupakan hal yang rasional, justru primitif jika bangsa ini diam saja ketika kekayaannya dirampok, ketika aturan tidak dijalankan, ketika bangsa asing lebih berkuasa dinegeri sendiri dibanding rakyat," tandasnya.


Ia kemudian mencontohkan bagaimana, Argentina, Bolivia dan Venezuela mengambil langkah nasionalisasi sebagai keputusan bersama yang diambil oleh para pemimpin negerinya demi melindungi kepentingan rakyat.


"Listrik penting buat Bolivia, itu yang membuat mereka harus melakukan nasionalisasi disaat perusahaan listrik asing menguasai semua sumber daya dan energi negeri itu, demikian pula yang terjadi di Venezuela, langkah Chavez membuat negeri itu disegani dan mampu membangun masyarakatnya sendiri dengan lebih sejahtera," terangnya.


Jadi lanjut Poltak, ketidakmampuan para penguasa negeri ini selama 3 tahun lebih menjalankan UU no 4 tahun 2009 soal renegoisasi kontrak karya telah membuat mereka mengingkari pentingnya nasionalisasi bagi kesejahteraan rakyat.


"Sudahlah, sudah sering data itu saya paparkan, mulai dari ketimpangan pajak, dan berbagai keistimewaan yang diberikan kepada para pemegang kontrak karya, ketika itu diingkari maka kita pasti tahu ada yang diuntungkan dan yang jelas itu bukan rakyat Indonesia, silahkan koreksi kalau saya salah, tapi kami punya semua datanya," pungkasnya.


Seperti diberitakan sebelumnya saat menyampaikan kuliah umum berjudul "Penguasaan Sains dan Teknologi Untuk Kemanusiaan Bangsa dan Pengentasan Kemiskinan" di Universitas Diponegoro Semarang, Dahlan Iskan mengatakan , Indonesia akan dianggap sebagai bangsa yang primitif jika merebut tambang-tambang besar itu dari investor asing karena telah menyalahi kontrak, tidak patuh pada hukum, dan melanggar kesepakatan.


"Kalau melakukan seperti itu, merebut tambang, Indonesia pasti akan dikucilkan dunia karena dianggap sebagai bangsa yang primitif. Tidak tunduk pada tatanan hukum. Namun, kalau dibiarkan saya juga tidak setuju," katanya.


Karena itu, Dahlan mengatakan bahwa langkah terbaik yang bisa ditempuh menyikapi permasalahan itu adalah dengan menegosiasi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang selama ini dikuasai oleh investor asing. "Mari kita ajak mereka (investor asing) bicara baik-baik, dengan mempertimbangkan zaman yang sudah berubah," ujarnya.


Sementara seperti diakui oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, hingga saat ini renegoisasi masih tertunda (disebutkan masih terus dilakukan) tapi belum menuai hasil yang memuaskan. Pemerintah juga tidak pernah mengumumkan tahapan renegoisasi dan kesepakatan yang telah dibangun terkait proses tersebut kepada publik. [musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU